Pangkalan AS di Darwin untuk Rebut Papua Bertahap

Pangkalan AS di Darwin untuk Rebut Papua Bertahap

PERKEMBANGAN lingkungan strategis secara Internasional , yang terjadi belakangan ini,negara yang kaya secara finansial dan memiliki kekuatan militer modern , trennya akan mencaplok negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, namun lemah kepemimpinan nasionalnya. Indikasinya, ada skenario besar dari negara super power seperti Amerika Serikat ( AS) ingin menguasai SDA Indonesia maupun dunia.

Seperti kita ketahui bersama, AS merupakan konsumen minyak terbesar di dunia yang mengonsumsi minyak sekitar 22 juta barrel per hari, sedangkan pasokan di dalam negerinya hanya mencapai enam juta barrel. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus didatangkan dari luar negeri.

Untuk mengamankan pasokan dan mengendalikan harga minyak mereka, maka AS akan mencari minyak ke mana saja, jika perlu dengan perang. Selain minyak, tentunya SDA yang lainnya seperti tambang emas dan tembaga.

Dengan penguasaan SDA Indonesia oleh asing, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah mandiri. Jika kemudian di belakang hari ada masalah, maka akan dipakai sebagai alat untuk mengendalikan bangsa Indonesia.

Contohnya konflik yang terjadi belakangan ini di Papua yang eskalasinya terus mengalami peningkatan, menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo, disebabkan provokasi asing yang sangat berkepentingan dengan SDA di Papua yang kaya raya. Dengan kekayaan alam yang dimilikinya, Papua diincar oleh banyak pihak, terutama negara yang mempunyai kepentingan atau membutuhkan SDA.

Apalagi dalam waktu dekat, AS akan membangun pangkalan militer di Darwin, Australia Utara, dengan menempatkan 2500 orang personel maninir. Sedangkan jarak antara Darwin dengan Papua, hanya 850 km. Pembangunan pangkalan militer AS di Darwin itu, menurut Presiden AS Barrack Obama, untuk mengamankan Asia Pacifik dan menghambat gerak laju negara super power Asia, Cina. Seperti diketahui , Cina kini menambang di Papua Barat.

Seperti biasanya isu-isu central yang dikedepankannya adalah pelanggaran HAM, ketidakadilan dan kemiskinan. Padahal kekeyaam alam Papua selama 50 tahun telah dikeruk oleh asing.
Untuk meredam konflik di Papua, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu ,pemerintah harus tegas menangani semua konflik di Papua. Ketegasan aparat keamanan sangat dibutuhkan agar Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan itu adalah harga mati."Tangkap yang melawan aparat. Jangankan yang sampai menembaki aparat, yang membawa senjata juga harus ditangkap",katanya.

Terkait upaya penegakan hukum dan penegakan kedaulatan bangsa Indonesia di Papua yang selalu dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ryamizard berkomentar : HAM kita adalah HAM Pancasila. HAM yang melindungi 237 juta rakyat Indonesia, bukan melindungi satu, dua atau tiga orang di sana (Papua)."

Memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah pusat di Jakarta untuk meredam konflik di Papua.Jika tidak tegas, maka Papua bisa melepaskan diri dari NKRI dengan bantuan pihak negara asing yang berkepentingan dan sangat membutuhkan SDA di Papua.

Harapan kita, konflik Papua harus diselesaikan secara internal, karena Papua merupakan bagian dari NKRI, tidak boleh ada campur tangan asing dalam menyelesaikan konflik Papua. Selain itu, anggaran otonomi khusus ( otsus) yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah untuk menyejahterakan rakyat Papua, perlu dievaluasi kembali, karena program tersebut hanya menyejahterakan para pejabatnya, bukan rakyat Papua. Lain daripada itu, percepatan pembangunan di semua aspek , perlu ditindaklanjuti dengan target dan limit waktu.[]