AKIBAT LANGKANYA NEGARAWAN MUSLIM (Menyoal Pembubaran HTI – Bagian Kedua)

Oleh: Fika Komara *)

Sebulan sebelum pernyataan resmi rezim Jokowi untuk membubarkan HTI, Kwik Kian Gie dalam tulisannya di Kompas 3 April 2017 berjudul Negarawan dan Politikus menguak keprihatinan betapa Indonesia adalah negara yang minus negarawan dan justru dikelilingi para political animal.

Langkanya Negarawan di dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari hilangnya identitas politik peradaban umat. Dimana semenjak runtuhnya institusi politik Khilafah Islamiyah negeri-negeri Islam terjerumus pada sistem politik sekuler yang melahirkan hewan-hewan politik komprador yang menjual loyalitasnya kepada penjajah Barat. Tulisan ini mencoba menjelaskan hubungan antara kebijakan kontroversial rezim Jokowi membubarkan HTI dengan diskursus political animal dan negarawan - dalam dua bagian. Bagian pertama telah menganalisis blunder besar rezim Jokowi dalam membubarkan HTI, bagian kedua ini akan membahas penyebab lack of capacity rezim akibat langkanya negarawan di Indonesia dan bagaimana HTI justru menawarkan solusi pada negeri ini.

Lingkungan Politik Pragmatis dan Transaksional

Sejak keruntuhan institusi Khilafah 1924, umat Islam semakin mundur terjerembab dalam penjajahan dan perpecahan. Kurikulum Pendidikan dunia Islam lalu berkiblat ke Barat dan umat meninggalkan warisan peradaban Islam, sehingga umat Islam lebih akrab dengan pengertian politik dalam terminologi Barat sekuler, dimana politik sering didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional. Konsep politik sekuler seperti ini meniscayakan munculnya praktik politik transaksional yang melahirkan sosok individu yang pragmatis yang tak lagi punya panggilan luhur untuk melayani negara, tetapi semua dihitung secara kalkulatif. Ibaratnya “Apa yang sudah saya keluarkan dan apa yang bisa dikembalikan oleh negara untuk saya. Dalam alam begini, orang hidup bukan untuk politik, tetapi dari politik”

Praktik politik sekuler ala Machiavelli yang didominasi pengejaran dan perebutan kekuasaan ini akhirnya menjadi landasan lahirnya praktik politik transaksional yang dilakukan oleh para hewan politik di dunia Islam. Wajar saja. secara alami dalam lingkungan politik kotor nan sekuler seperti ini sulit tumbuh sosok negarawan. Mereka lebih memilih mengabdi kepada penjajah dibanding melayani rakyat, membiarkan penjajah merampok dan merampas kekayaan alam negeri ini, tanpa perduli rakyat harus hidup menderita dan dijerat kemiskinan. Mereka adalah dedengkot kesesatan, pengikut hawa nafsu dan syahwat. Mereka didukung orang-orang Munafik, ekstrim, jahil tentang Islam dan lalai. Kadang mereka tampak berilmu dan benar, namun mereka menjual agama mereka untuk secuil dunia. Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan, dan sistem Kufur. Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Akibatnya, halal dan haram, makruf dan munkar menjadi kabur di mata umat.

Di sisi lain para political animal ini pun dengan jumawa dan keji mencoba terus membungkam dan mencabut pengaruh Islam Ideologis dari akarnya, karena khawatir kekuasaan mereka terancam dan pundi-pundi harta mereka lenyap. Sehingga keberadaan negarawan Muslim pun semakin sulit dan sedikit kecuali mereka merupakan kelompok yang ikhlas dan kuat pemikirannya. Ini mengingatkan kita pada kutipan perkataan tokoh pejuang Muslim Indonesia:

"Islam beribadah, akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya" (Muhammad Natsir)

Hizbut Tahrir Mendidik Umat Islam Menjadi Negarawan Muslim

Dihadapkan pada kelindan kerusakan nyata seperti ini alangkah baiknya kita kembali pada Islam. Iqra. Membaca dan mengkaji bagaimana pandangan Islam dengan niat tulus. Sungguh sangat jarang yang mencoba menengok dan menggali bagaimana khazanah pemikiran politik Islam seperti yang selama ini dipegang teguh oleh Hizbut Tahrir. Sesungguhnya Hizbut Tahrir hadir di negeri-negeri Islam menawarkan konsep politik yang berasal dari keluhuran khazanah pemikiran politik Islam. Konsep ini hadir di tengah keruhnya percaturan politik negeri-negeri Muslim yang kosong dari sosok negarawan sejati namun disesaki sosok hewan-hewan politik seperti yang dikhawatirkan Kwik Kian Gie (Kompas, 3 April) dan telah diulas pada bagian pertama tulisan ini.

Pemikiran politik Islam tercermin dalam ungkapan Ibn Taimiyyah bahwa kekuasaan politik merupakan min a‘zam wajibat al-din (satu kewajiban agama yang utama), maka makna politik (siyâsah) dalam Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Definisi ini diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin. Rasulullah saw. bersabda “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).  “Barangsiapa yang tidak peduli urusan kaum Muslimin, Maka Dia bukan golonganku.” [al-Hadits].

Definisi di atas meniscayakan sosok politisi di dalam Islam akan fokus pada umat bukan mengejar rating kekuasaan. Pada titik ini saja konsep politik Islam telah mencegah profil politisi Muslim menjadi hewan politik. Sehingga di dalam Islam menjadi Negarawan adalah bagian dari cita-cita besar yang berakar pada tanggung jawab terhadap al Khaliq dan umat Islam. Negarawan adalah kualifikasi penting agar mampu mengemban peran besar dan cita-cita kepemimpinan atas umat Muhammad saw. Sosok ini hanya lahir dari lingkungan politik Islam yang sangat dipengaruhi oleh suasana keimanan (jawwul iman). Dimana politik dipahami sebagai bagian dari aktivitas ibadah. Setiap orang dapat bahkan wajib untuk hidup dilingkungan politik ini baik peran dia sebagai penguasa ataupun rakyat biasa.

Dalam buku Pemikiran Politik Islam karya Abdul Qadim Zallum (amir kedua Hizbut Tahrir) digambarkan dengan jelas bagaimana sosok negarawan itu adalah pemimpin politik tertinggi, namun Negarawan tidak selalu menjadi pejabat dan tidak semua pejabat adalah negarawan. Negarawan adalah pemimpin kultural yang siap untuk menjabat, meskipun tidak harus menjabat. Negarawan adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif. Berani bertindak solutif saat yang lain tidak berani yang memiliki ciri: (1) Memiliki mentalitas pemimpin (leadership), (2) Mampu mengatur urusan kenegaraan, (3) Mampu menyelesaikan permasalahan, (4) Mampu mengendalikan hubungan pribadi dan urusan umum

Negarawan Muslim akan lahir apabila ditanamkan tiga bekal yang hanya berasal dari Aqidah Islam, yaitu: (1) sudut pandang menyeluruh dan khas tentang kehidupan, (2) sudut pandang tertentu tentang kebahagiaan hakiki bagi masyarakat, (3) keyakinan akan sebuah peradaban (hadlarah) yang akan diwujudkan. Konsekuensi dari tiga bekal ini adalah kepekaan dan ketajaman ihsas (penginderaan) yang terbentuk pada sosok negarawan, karena ia memiliki sudut pandang yang tajam dan perspektif Islam yang khas yang membuatnya mampu menyadari kerusakan di sekelilingnya dan mampu memimpin perubahan besar pada zamannya.

Hizbut Tahrir bekerja melakukan edukasi epistemik di masyarakat, mendidik mereka dengan pemikiran politik Islam dan bagaimana urusan mereka diurusi oleh aturan-aturan Islam. Ini sangat terlihat dari konsep pemikirannya yang terkerangka dalam sekup kenegaraan dan kemasyarakatan. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran., yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Bahkan Hizbut Tahrir telah menyiapkan sekumpulan tsaqafah yang sangat berharga, di antaranya menggambarkan struktur Daulah Khilafah. Di antara buku-buku yang memuat tsaqafah Hizb antara lain:

-    Struktur Daulah Khilafah

-    Sistem Pemerintahan Islam

-    Sistem Pergaulan Islam

-    Sistem Ekonomi Islam

-    Sistem Keuangan Daulah Khilafah

-    Politik Ekonomi Islam

-    Sistem Sanksi

-    Hukum Pembuktian

-    Pengantar Undang-undang Dasar

Semua buku di atas dapat diakses secara terbuka untuk dikaji dan didiskusikan oleh umat Islam dan semua pihak. Karena itu mari berdialog dengan Hizbut Tahrir dengan jernih. Hizbut Tahrir tidak sedang berkhayal tapi sedang memperjuangkan perubahan dan perbaikan melalui gagasan secara fikriyah dan tanpa kekerasan, persis seperti metode Rasul dalam berdakwah melakukan perubahan. Gagasan dihadapi dengan gagasan, bukan dengan pembungkaman. Anda Setuju?

*) Penulis adalah Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir untuk Asia Tenggara dan penulis Buku “Menjadi Muslimah Negarawan”

BLUNDER REZIM “POLITICAL ANIMAL” (Menyoal Pembubaran HTI – Bagian Pertama)

Oleh: Fika Komara *)

Sebulan sebelum pernyataan resmi rezim Jokowi untuk membubarkan HTI, Kwik Kian Gie dalam tulisannya di Kompas 3 April 2017 berjudul Negarawan dan Politikus menguak keprihatinan betapa Indonesia adalah negara yang minus negarawan, yang justru dikelilingi para political animal. Apa bedanya negarawan dan political animal? Kwik Kian Gie menjelaskan bahwa Negarawan adalah orang yang tujuannya murni ingin menyejahterakan rakyatnya secara berkeadilan. Sementara political animal menggunakan arena penyelenggaraan negara untuk kepentingan diri sendiri, dengan prinsip tujuan menghalalkan segala cara, sekotor apa pun. Maka biasanya, mereka munafik, pandai mencitrakan diri sebagai orang hebat. Hidayat Banjar dalam Harian Analisa (11/04) juga memperdalam diskursus ini. Bagi hewan politik, tak ada yang lebih penting selain kepentingan. Juga tidak ada yang namanya ideologi, visi, misi dan nilai-nilai (vision, mission, value: atau vmv).

Tulisan ini mencoba menjelaskan hubungan antara kebijakan kontroversial rezim Jokowi membubarkan HTI dengan diskursus political animal dan negarawan - dalam dua bagian. Bagian pertama menganalisis blunder besar rezim Jokowi dalam membubarkan HTI, bagian kedua kemudian membahas penyebab lack of capacity rezim akibat langkanya negarawan di Indonesia.

Blunder Rezim Political Animal

Istilah hewan politik dalam terminologi Islam dikenal dengan sebutan Ruwaibidloh (penguasa bodoh), penguasa seperti inilah yang diingatkan Rasulullah SAW kepada kita sejak 14 abad lampau,

» سَيَأْتِيَ عَلَى الناَّسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [رواه الحاكم في المستدرك، ج 5/465]

“Akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipudaya; ketika orang-orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, Rruwaibidhah akan berbicara.” Mereka bertanya, “Apakah itu ruwaibidhah?” Rasulullah berkata, “Ruwaibidhah adalah orang-orang bodoh (yang berbicara) tentang urusan umat.” (HR Ibnu Hakim dalam Mustadrak).

Hadits ini menjelaskan tentang kelompok orang yang tidak peduli terhadap urusan agama. Mereka adalah budak hawa nafsu dan dunia. Mereka mengibarkan bendera Jahiliyyah. Menyeru kepada ideologi dan isme sesat dan merusak, seperti Kapitalisme, Sosialisme, Sekularisme, Liberalisme, Demokrasi. Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, tidak bermutu, fasik dan hina. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, bukan pula orang yang menggengamnya dengan jujur, tetapi mereka adalah para pembohong yang pandai mengklaim.

Dalam konteks pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, maka terlihat jelas karakter rezim ruwaibidloh di Indonesia yang anti-Islam, kalah secara intelektual, dan gegabah dalam langkah. Narasi yang mereka ajukan untuk membubarkan HTI adalah demi mencegah berkembangnya ancaman terhadap keutuhan bangsa, perpecahan dan bertentangan dengan konstitusi negara dimana komitmen kebangsaan HTI dipertanyakan karena mengusung isu tentang negara Khilafah. Namun setidaknya akan kita jumpai 4 (empat) blunder besar dari narasi kebijakan pembubaran HTI ini :

1.       Gegabah menyalahi prosedur Undang-undang

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali, ini berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah tersebut, diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Keputusan pengadilan negeri dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Sementara Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan dalam keterangan persnya tidak pernah sekalipun ada surat peringatan resmi kepada HTI selama ini. Pemerintah langsung melakukan jumpa pers sepihak di media bak ingin menggiring opini umum bahwa HTI adalah gerakan subversif.

2.       Mengaku Demokratis, namun bergaya Tiran Despotis

Noorhaidi Hasan, guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, menilai rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebuah blunder besar. "Pemerintah tampaknya bikin blunder besar dengan membubarkan HTI," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 8 mei 2017. HTI, kata penulis buku Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia (2006), tidak melakukan langkah-langkah sistematik untuk meruntuhkan kekuasaan. "Menurut Noorhaidi, HTI tak perlu dibubarkan. "Di Belanda saja HTI boleh. Kita malah ikut-ikutan negara otoritarian seperti Yordania dengan membubarkannya," kata dia. Noorhaidi menilai, jalan demokrasi yang dirintis dan dipertahankan sejak reformasi, termasuk ketika menghadapi kelompok radikal, rupanya sudah perlahan-lahan ditinggalkan. "Saya khawatir otoritarianisme kini sedang mengintai kita kembali. Kalau main membubarkan tanpa proses hukum, itu jelas namanya otoritarianisme."

Hizbut Tahrir sungguh secara konsisten menolak konsep dan falsafah demokrasi, tapi juga bukan berarti menyetujui otorianisme justru lantang menolak dan menelanjangi keburukan semua sistem non Islam. Hizbut Tahrir selalu konsisten dengan pandangannya, tidak seperti rezim Jokowi yang mengaku demokratis tapi berlagak despotis.

3.       Lempar Batu Sembunyi Tangan

Narasi bahwa HTI tidak punya komitmen kebangsaan perlu kita kuliti. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan : “Sekarang ada ormas dan aparat negara mengklaim Pancasila tapi korupsi luar biasa. Menjual belikan tata ruang tambang bisnis yang lain dan itu menimbulkan kemiskinan dan memperkuat budaya suap dan merusak Pancasila. Itu merusak NKRI itu harus ditindak tegas,” ungkap Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas seperti diberitakan merdeka.com, Senin (8/5). Busyro beranggapan, isu dan langkah pembubaran ormas yang akan dilakukan pemerintah merupakan bagian dari kepentingan politik. Isu pembubaran, kata Busyro, jangan sampai hanya untuk pengalihan konsentrasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi politik jelang Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menyoroti praktik politik transaksional yang mendasari perekrutan dan seleksi pemimpin lembaga negara. Praktik politik yang berbiaya tinggi, bahkan sejak pemilu, membuat DPR yang bertugas menyeleksi para pemimpin lembaga negara sering kali tidak lepas dari cara-cara transaksional. Pada akhirnya, praktik transaksional itu melahirkan sosok individu yang pragmatis yang tak lagi punya panggilan luhur untuk melayani negara, tetapi semua dihitung secara kalkulatif untung rugi perut sendiri.

Sungguh mengherankan HTI yang tanpa lelah belasan tahun memperjuangkan hak rakyat, menolak liberalisasi migas, lantang menolak Papua lepas dari Indonesia, menolak kenaikan BBM dan TDL, menolak Freeport, LGBT, dan perdagangan bebas yang mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan kesejahteraan rakyat justru dituding sebagai ormas anti-Pancasila yang tidak punya komitmen kebangsaaan. Apalagi HTI tidak pernah terlibat kasus korupsi, makan uang negara ataupun berebut proyek negara. Siapa sebenarnya yang anti-Pancasila?

4.       Bias dan Islamophobia

Narasi bahwa ide Khilafah yang diusung HTI dianggap bertentangan dengan dasar negara telah merebak ke sejumlah komunitas, termasuk perguruan tinggi direspon oleh Menristekdikti dengan meminta para rektor untuk mencegah radikalisme di kampus. Permintaan itu berlangsung dalam acara Deklarasi Semangat Bela Negara di UNNES Sabtu 6 Mei, dua hari sebelum pernyataan resmi pemerintah akan membubarkan HTI.

Merespon seruan ini Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, dengan tajam mengemukakan pandangannya bahwa seruan ini tidak berpijak pada analisis sosiologi yang sahih atas kemunculan radikalisme.

Pertama radikalisme adalah gejala yang bersifat global. Di Indonesia radikalisme hampir selalu dikaitkan langsung dengan Islam walau ini tidak dinyatakan secara terus terang. Cara ini justru berbahaya. Kesalahan terbesar media utama bukan pada penyebaran hoax tapi pada penyembunyian fakta. Kesalahan media tidak hanya pencampuradukan kebenaran dengan kebathilan, tapi juga penyembunyian kebenaran. Radikalisme terjadi di mana-mana, termasuk di negara-negara mayoritas Katolik, Kristen atau Budha dan Hindu. Kedua, penyebab kemunculan paham radikal itu hanya satu yaitu ketidakadilan dan ketimpangan. Jadi sikap radikal itu bukan sebab, tapi akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan terus terjadi oleh para penguasa yang seharusnya justru menegakkan keadilan. Ketiga, sekulerisme -sebagai paham yang memisahkan agama dengan politik- yang dianut banyak negara-bangsa adalah paham radikal. Setiap isme yang bergelora dan inspiratif selalu bersifat radikal. Biasnya definisi radikalisme dalam seruan pemerintah, dan kentalnya aroma Islamophobia pada kebijakan deradikalisasi serta kontroversi pembubaran HTI jelas terbaca.

Demikianlah blunder rezim political animal yang nampak jelas putus asa membungkam gelombang dukungan masyarakat Indonesia terhadap Syariah dan Khilafah yang menggema di seluruh nusantara. Dari tahun ke tahun suara yang merindukan Syariah Islam kian nyaring terdengar. Meski media-media sekuler sangat minim meliputnya. Hipokrasi terang-terangan yang ditunjukkan oleh rezim political animal di Indonesia untuk membungkam HTI ini hanyalah bukti lain dari kegagalan sistem sekuler Barat dan penjelasan mengapa semakin banyak umat Islam menolak demokrasi sekuler dan memeluk Islam sebagai sistem yang mampu menentukan masa depan politik, ekonomi, dan sosial mereka.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya.” (QS. Ash-Shaf 61:8)

*) Penulis adalah Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir untuk Asia Tenggara dan penulis Buku “Menjadi Muslimah Negarawan”

Posisi Geopolitik Muslim Pattani di Lokasi Pembangunan Terusan Kra Thailand

Pembangunan Terusan Kra di Thailand cukup mencengangkan dunia pelayaran internasional. Pasalnya, terusan yang memotong Thailand Selatan tersebut akan menghubungkan antara Laut Andaman dan Laut China Selatan, tanpa melewati Selat Malaka lagi.

Terusan ini memiliki panjang sekitar 102 km, lebar 400 meter dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Pengerjaan kanal tersebut membutuhkan waktu 8-10 tahun dengan estimasi biaya sekitar USD 28 milyar. China disebut-sebut pula sebagai negara yang akan membiayai proyek tersebut.

Tidak ketinggalan, berbagai asumsi di dalam negeri pun turut mewarnai hiruk pikuk pembangunan proyek tersebut. Tinjauannya seputar bagaimana dampaknya terhadap Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia-nya saat ini. Mereka mengkhawatirkan bukan hanya Singapura dan Malaysia yang mati jika terusan ini dibangun, tetapi Indonesia juga.

Pengamat intelijen dan pertahanan, Susaningtyas NH Kertopati yang kini juga ‘concern’ terhadap isu kemaritiman dan geopolitik Indonesia angkat bicara terkait hal ini. Ia menyatakan pembangunan terusan KRA ini akan sulit terlaksana mengingat daerah Thailand Selatan kini sedang bersitegang dengan pemerintahannya.

“Di Selatan Thailand ada separatis Patani Melayu Muslim, dalam kondisi tidak ada pemisah fisik saja mereka mau merdeka apalagi diberi pemisah fisik. Menurut saya ini menjadi pertimbangan Thailand juga,” kata Nuning biasa akrab disapa saat dikonfirmasi di Jakarta, (19/3).

Sumber: http://maritimnews.com/terusan-kra-dibangun-pengamat-indonesia-tak-perlu-khawatir/


Komentar:


Saya pikir analisa Susaningtyas patut untuk dipertimbangkan, mengingat setiap pembangunan ekonomi selalu ada social cost/ social risk-nya. Selain keberatan negara lain seperti Singapura sebagai faktor eksternal, maka keberadaan provinsi-provinsi Muslim di Thailand Selatan tentu jadi pertimbangan social risk di internal dalam negeri Thailand.

Namun di luar perdebatan itu ada hal yang menurut saya juga menarik yakni, posisi umat Islam yang nyaris selalu berada di titik titik geostrategis. Jika dilihat lebih jeli peta sebaran umat Islam di Asia Tenggara, maka kita akan dapati hampir semua titik-titik kekuatan umat Islam di Asia Tenggara memiliki nilai geopolitik yang sangat strategis.

Posisi Kesultanan Arakan yang berada di Teluk Benggala merupakan garis pantai yang sangat penting dalam jalur perdagangan dunia sampai hari ini. Posisi Kesultanan Pattani yang terletak di Tanah Genting Kra, sebuah jembatan darat sempit yang menghubungkan Semenanjung Melayu dengan daratan Asia, yang juga merupakan akses terdekat ke Laut China Selatan. Begitu juga letak kepulauan Sulu dan Mindanao yang  tidak kalah strategisnya.

Tentu muncul pertanyaan apakah mungkin ini terjadi secara sporadis? Semua ini disebabkan penyebaran Islam di Asia Tenggara didrive secara terintegrasi pada jalur-jalur perdagangan maritim dalam waktu yang lama dan berkesinambungan yang melibatkan semua unsur umat Islam baik itu ulama, penguasa bahkan rakyat biasa.

Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai China melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu China dibawah Dinasti Tang (618-907), kerajaan Sriwijaya (abad ke-7-14), dan Dinasti Umayyah (660-749). Mulai abad ke-7 dan ke-8 (abad ke-1 dan ke-2 H), orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri China.

Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Islam yang sering diilustrasikan sebagai “pedagang arab” dalam ilmu sejarah adalah mereka yang memiliki kesadaran geografis tinggi. Suatu masyarakat yang biasa diistilahkan sebagai spatially enabled society. Begitupun negara/ kepala negara yang ideal adalah yang memiliki visi geopolitik dikenal dengan istilah spatially enabled government. Kombinasi kesadaran antara dua pihak ini didukung oleh sebuah peradaban Islam yang tinggi, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ideologinya.

20032017
Fika Komara @muslimah_negarawan

Perairan Sulu: Poros Kriminalitas Maritim Indonesia-Malaysia-Filipina?

ANTARA melaporkan insiden penculikan ABK WNI di kapal-kapal di mana mereka bekerja terjadi lagi. Kini kelompok bersenjata menculik tiga WNI awak kapal tunda Indonesia di Negara Bagian Sabah, Malaysia timur bagian dari Laut Sulu. Hal itu dinyatakan secara resmi oleh polisi setempat, Minggu 10 Juli lalu. Kronologisnya kapal tunda itu, dengan tujuh awak, berada di perairan lepas pantai Sabah di Pulau Kalimantan, sekitar delapan mil laut dari pantai, ketika diserang kelompok bersenjata dalam perahu putih itu, Sabtu malam, kata polisi kelautan daerah setempat. “Tersangka bertanya siapa membawa paspor dan tiga yang membawa digiring ke perahu mereka, sementara empat yang tidak membawa ditinggalkan,” kata polisi laut dalam pernyataan persnya.

Kelompok Abu Sayyaf, langsung dituding bertanggung jawab atas penculikan ini karena sebelumnya melakukan pengayauan (penggal kepala) sandera asal Kanada dan terkenal atas pemerasan jutaan dolar dalam uang tebusan. Saat ini, 10 ABK WNI diketahui menjadi sandera kelompok separatis Abu Sayyaf. Selain menculik tiga WNI di perairan Sabah, Malaysia, kelompok bersenjata itu juga menyandera tujuh WNI di perairan Sulu, Filipina selatan sejak 23 Juni 2016.

Internasionalisasi Masalah (Lagi?)

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengusulkan perlu adanya upaya humanitarian intervention untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. “Dalam hukum internasional dikenal doktrin Humanitarian Intervention yaitu militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal,” katanya di Jakarta, Minggu 17 Juli kemarin.

Sebelum kejadian di bulan Juli ini, Militer AS sudah memberi pernyataan siap mengulurkan bantuan jika diperlukan karena ini adalah bagian kepentingan AS untuk menjamin kebebasan dan keselamatan pelayaran seperti diberitakan South China Morning Post Senin 4 Juli yang lalu. Bahkan Laksamana Brian Hurley mengatakan Angkatan Laut AS sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Negara-negara Asia Tenggara untuk memastikan kebebasan navigasi dan keselamatan orang di kawasan ekonomi yang ramai dan akan terus melakukannya. Ia mencontohkan seperti yang mereka lakukan di kawasan sengketa Laut China Selatan, Angkatan Laut AS menyebarkan sekitar 700 kapal setiap tahun untuk patroli – rata-rata dua kapal per hari – untuk menjamin kebebasan navigasi “dan kami akan terus melakukannya di seluruh dunia“, kata Hurley.

Kawasan perairan Sulu saat ini memang sudah dicap sebagai area rawan dan tidak stabil karena isu terorisme. Perairan Sulu juga strategis karena merupakan poros interaksi 3 negara (Indonesia – Malaysia- Filipina). Secara tradisional, terbentuk jejaring alami masyarakat lintas negara antara Kaltara di Tarakan – Nunukan, Sabah di Tawau hingga Sandakan, hingga di Pulau Sibutu, Tawi-tawi, Jolo – Basilan, hingga kota Zamboanga di ujung Barat Mindanao. Karena eratnya hubungan, maka penyelundupan, smokel sudah menjadi bagian dari keseharian di sana.

Berdasarkan pengalaman banyak negeri-negeri Islam, internasionalisasi masalah kaum Muslimin selain menunjukkan kelemahan kedaulatan negeri-negeri Muslim, juga bermakna mengundang tamu tamu penjajahan ke tanah dan wilayah perairan kaum Muslimin. Padahal di masa kekuatan Islam di abad 15 kawasan Laut Sulu ini justru stabil, aman dan tumbuh menjadi kekuatan politik dan ekonomi, dimana Islam dengan konsep negara supra nasionalnya tidak kelimpungan menghadapi berbagai ATHG di kawasan strategis titik temu berbagai kepentingan ekonomi banyak negara, seperti hari ini. Karena pada masa itu semua Muslim baik di Mindanao, Sulu, Sabah, Tarakan adalah satu entitas politik. Tidak tersekat sekat batas negara seperti hari ini.

Dua Dimensi Masalah

Untuk memahami apa yang terjadi di kawasan ini perlu menelaahnya dari dua aspek, yang pertama dari sisi pelekatan kelompok kriminal dengan label Islam terutama di wilayah yang memiliki nilai strategis secara politik ekonomi seperti di perairan Sulu ini. Lokasi dengan profil seperti ini jelas mengundang banyak perhatian dan pihak-pihak lain yang ingin terlibat dan campur tangan, karena sangat strategis bagi perdagangan dunia dan kepentingan militer secara geopolitik. Sementara isu terorisme yang dilekatkan dengan umat Islam Moro di Filipina bagian selatan juga menjadi semacam legitimasi bagi banyak kepentingan Barat untuk masuk ke kawasan ini.

Umat Islam perlu bersikap, kita perlu menolak dengan tegas segala pengkaitan tindakan criminal dengan Islam, karena aksi perompakan atau penculikan, apalagi kepada sesama Muslim, jelas diharamkan oleh Islam. Kemudian umat Islam perlu terus mengkritisi keras setiap retorika anti terorisme yang digaungkan sebagaai solusi kasus rawannya perairan Sulu, karena ini sebenarnya adalah trik murahan dalam mempropagandakan Islamophobia. Setiap narasi anti- teroris hari ini baik melalui retorika kebijakan maupun media sebenarnya sudah terkandung upaya rekayasa sosial menciptakan atmosfer merendahkan Islam dan pembenaran untuk melanggar kehormatan dan hak Muslim.

Sisi kedua adalah masalah kapasitas penanganan keamanan regional. Pertanyaan yang juga muncul adalah kenapa kelompok – kelompok tersebut tetap eksis, meski sudah diadakan ronda dan patroli kerjasama tiga negara? Pertanyaan ini selalu berakhir dengan jawaban bahwa kapasitas patroli tiga negara ternyata tidak memadai, dan lemahnya kapasitas ini hampir pasti selalu berakhir dengan kehadiran pihak ketiga, dalam hal ini militer adidaya AS yang punya kepentingan besar mengendalikan jalur-jalur laut di Asia Tenggara. Dimana kita tahu Armada Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) juga menjaga poros Manila-Jawa-Australia dari perairan Laut Sulu-Laut Sulawesi-Selat Makassar hingga Laut Jawa.

Wahai penguasa Muslim, singkirkan uluran tangan asing dan kembalilah pada hukum Islam dalam menyelesaikan masalah keamanan perairan Sulu ini! Politik luar negeri Islam yang dijalankan oleh institusi Khilafah akan mengakhiri politik luar negeri negeri-negeri Muslim yang penuh nuansa kelemahan dan ketertundukan ini, diganti dengan pola baru dengan dasar Islam. Seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis berlandaskan QS. Al-Baqarah 2:85-86, yang menegakkan kedaulatan maritim Negara Islam namun melarang menghalangi pelayaran dilautan bebas dan menarik bea cukai, terkecuali apabila masuk daerah landas kontinen. Khilafah jelas akan menjalankan sebuah visi politik luar negeri yang berorientasi mulia untuk penyebaran dakwah Islam ke seluruh dunia dengan metode dakwah dan Jihad.

Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizb ut Tahrir oleh, Juli 2016

Fika Komara

Anggota Kantor Media Pusat Hizb ut Tahrir

Natuna, Laut China Selatan dan Tanah Ribath

Analisa #MuslimahGeospasial

Menjaga perbatasan negeri sangatlah penting dalam kacamata politik pertahanan Islam. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (QS. Ali Imran 200).

Dalam Tafsir Jalalain diterangkan sebagai berikut:  Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dalam melaksanakan ketaatan, dalam menghadapi berbagai musibah, maupun dalam menghindari berbagai kemaksiatan, serta lebih bersabarlah kalian dalam menghadapi musuh-musuh kalian, janganlah musuh kalian lebih sabar daripada kalian, dan jagalah perbatasan kalian dengan menegakkan jihad fi sabilillah, bertaqwalah kalian kepada dalam berbagai situasi dan kondisi kalian, agar kalian beruntung di surga dan selamat dari siksa neraka.

Kepulauan Natuna adalah wilayah dengan nilai strategis sangat tinggi karena merupakan satu- satunya pulau terdepan yang secara geopolitik berbatasan dengan delapan negara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Taiwan. Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat wilayag konflik Laut Cina Selatan dengan sumber daya alam luar biasa, dimana kawasan ini adalah kawasan paling vibrant di Asia Pasifik hari ini. Hal ini menjadikan Natuna sangat strategis sekaligus sangat rawan invasi dan konflik.

Strategisnya wilayah Natuna ini sebagai perbatasan terdepan dan terluar mengingatkan pada sabda Rasulullaah Saw :

 “Ribath (menjaga perbatasan wilayah Islam dari serangan musuh-musuh Islam) sehari semalam lebih baik dari pada puasa sunnah dan shalat sunnah sebulan penuh, dan jika seorang murabith mati di tengah ia melakukan ribath, maka amal perbuatannya itu akan terus berpahala, dan ia diberikan rizqinya di surga kelak, serta tidak ditanya di dalam kubur (oleh malaikat munkar dan nakir)” (HR. Muslim).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:
 “(ada) Dua mata yang niscaya kelak tidak akan tersentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga malam (tidak tidur) demi menjaga keamanan umat Islam berjuang di jalan yang diridlai Allah” (HR. Tirmidzi).

Al Faqir, Fika Komara
27092016

Kaum Muslimah dan Generasi Penakluk

Kecerdasan geospasial artinya adalah kecerdasan dan kesadaran akan ruang, tempat bumi ini dipijak. Ruang dimana umat Muhammad ini hidup dan terus tumbuh menjadi umat terbaik di tangan kaum Muslimah. 

Peran puncak Muslimah sebagai sebagai ibu generasi (ummu ajyal) bisa kita kaitkan dengan kekayaan geostrategis dunia Islam yang sangat kaya dengan lokasi dan posisi strategis, sumber daya alam, luasnya wilayah laut dan daratan, serta selat-selat strategis yang menjadi chokepoint maritime dunia. 

Kegagalan dunia Islam hari ini mengelola asset-aset geostrategisnya tidak lepas dari faktor penjajahan dan minimnya generasi penakluk yang tumbuh dari umat. Sungguh sudah lama kita menantikan kelahiran generasi Mujahid penakluk yang akan menundukkan semua ini untuk dakwah dan jihad Islam. 

Di tangan siapakah generasi seperti ini akan lahir? Kalau bukan dari mereka kaum Muslimah yang memiliki kesadaran ruang serta kematangan visi geopolitik dalam mendidik anak-anak dan generasi penerus Islam. 

Fika Komara

Europe Migrant Crisis

The number of Mediterranean migrants travelling to Europe by boat has increased dramatically this year. Europe is now facing an enormous dilemma regarding the desperate refugees from the Middle Eastern and North African countries. According to the United Nations, this is the worst refugee crisis since the Second World War. Hundreds and thousands of desperate migrants are fleeing their country to escape devastation of war, abject poverty, systematic abuse and persecution in the hope of a better life. But due to the inhumane concept of nationalism which values national identity over humanity, European governments treat these vulnerable refugees harshly to stop further exodus. Macedonian police forces beating back the refugees, while others have refused entry to their countries by sealing the border or by strengthening maritime petrol in the Mediterranean.

This is the direct result of corrupt manmade values which dehumanize people by refusing them sanctuary even though they are in desperate need of shelter and protection.

The European leaders need to understand that this crisis is the direct result of the colonial wars and the military interventions in the Muslim world by the West as well as the support of brutal dictatorships backed by the western governments in the Muslim lands such as in Syria and Egypt which came back to haunt these governments on their own shores.

Laporan OKI : 17 Juta Muslim Menderita di Pengungsian, Meningkat 34,5% dari 2013

Sebuah laporan terbaru yang dirilis Departemen Urusan Kemanusiaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengungkapkan, jumlah para pengungsi di negara-negara Islam selama 2014 mencapai 17.073.686 jiwa.

Sementara itu, jika dibandingkan pada tahun 2013 dengan 12.693.075, jumlah tersebut meningkat 34,5 persen lebih banyak. IINA melaporkan seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan korban merupakan hasil dari krisis dan bencana yang melanda 27 negara anggota OKI termasuk minoritas di Myanmar dan Afrika Tengah. Beberapa wilayah sampai saat ini masih terjadi krisis dan bencana.

http://mirajnews.com/id/internasional/asia/oki-tahun-2014-17-juta-muslim-menderita-akibat-krisis/

Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi, bahwa kaum Muslimin telah menjadi korban serta target dari berbagai bentuk penindasan negara-negara kafir dan kroni-kroninya.

Serangan mental berupa stigma teroris, serangan identitas berupa ide "Islam Moderat" dan turunannya, serangan ekonomi berupa penjajahan dan penjarahan kekayaan alam negeri-negeri Muslim, hingga serangan fisik bersenjata seperti genosida di Myanmar, Gaza, Suriah, Afrika Tengah, Xinjiang, Pattani, Mindanao, dan masih banyak lagi!

Kenapa nyawa umat Muhammad Saw saat ini demikian murah tak berharga? Kenapa hidup  belasan juta kaum Muslim demikian hina terkatung-katung di pengungsian?

Sadarilah saudara-saudaraku, semua malapetaka ini berawal dari  28 Rajab 1342 H atau 3 Maret 1924 M yang lalu, saat institusi Khilafah dihapuskan oleh penjahat Kemal Pasha beserta negara-negara kafir penjajah. Sejak itu umat Islam kehilangan institusi yang menerapkan Islam secara kaffah. Umat tak lagi memiliki institusi yang menjadi junnah (perisai) atas negeri, harta, jiwa dan kehormatan mereka.

Mereka pun hidup bercerai-berai dan terpisah-pisah dalam banyak negara hasil rekayasa oleh kafir penjajah. Bahkan antar negara itu acap terlibat konflik dan peperangan. Realitas menyedihkan ini terjadi karena Daulah Khilafah yang menjadi institusi penyatu umat Islam sebagai ummah wâhidah (umat yang satu) telah diruntuhkan. Sejak itu pula umat ini diterpa aneka problem yang terus datang bertubi-tubi tanpa solusi.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ » رواه مسلم

Hadis riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه: ia berkata: Dari Nabi صلی الله عليه وسلم beliau bersabda: "Sesungguhnyalah seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya." (HR.Muslim)

No #Sharia for Bangsamoro minorities, Philippine legal experts say

Muslim legal experts have assured Christians and other minorities that religious freedom will be respected in the proposed Bangsamoro region in the southern Philippines island of Mindanao. The establishment of the Bangsamoro, an autonomous Muslim region, is part of the peace deal signed by the Philippine government and Moro rebels last year to end a five-decade old insurgency.

"The proposed Bangsamoro is not even a separate state, much less an Islamic State," Ubaida Pacasem, head of the legal department of the National Commission on Muslim Filipinos, said July 9.

Christians and other religious minorities living in Mindanao — a predominantly Muslim region — have voiced fears they could be subjected to sharia law when the region gains autonomy.

Rodjipay Mangulamas, president of the Bangsamoro Shari’ah Lawyers League of the Philippines, said sharia law would respect religious differences in the region.

"The bottom line here is that the Bangsamoro government is neither about Islam nor about establishing an Islamic state," he said at a recent forum in Cotabato City.

"It's about respect for the long-sought Bangsamoro aspiration for self-determination and freedom from oppression and discrimination," he added. The Philippine government also offered assurances to religious minorities on July 9.

http://www.ucanews.com/news/no-sharia-for-bangsamoro-minorities-philippine-legal-experts-say/73904

The important lesson that we must take is the struggle to achieve the autonomy or an independent state will never really protect the blood and basic rights of Muslims. As happened in Gaza where “two-state solution” becomes a solution with hundreds of resolutions that have been signed over the years, but STILL failed to protect the blood, land, property, and the rights of Palestinian Muslims.

So we should say that the solution of autonomous or independent state is NOT WORTH solution at all to be championed by Muslims because it only creates false hope and places the fate of the Muslims and their lands in the clutches of the western imperialist power. On the other hand such a solution is not derived from Islam, but from Western imperialist interests as a continuation of 'colonization' of Muslim lands in their clutches.

In the context of Southern Philippines, the mode of granting of autonomy is essentially just a "democracy trap" that is often used by western imperialists specifically to annexing the southern Philippines region which is very rich in natural resources, crippling the movement of Islamic movement groups, and taming Muslim Moro to become more moderate and pragmatic thus believe that democracy is the ideal tools for Islamic struggle. Surprisingly, some Muslims still put hope into a solution like this. Muslim leaders in particular do not feel guilty by relying kuffar and foreign parties to resolve the problems faced by Muslims.

(Fika Komara)

Perempuan Papua adalah Korban Kekerasan Berlapis dari Rezim Inkompeten dan Jahatnya Penjajahan Asing

Pada 6 Juli kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia - Prof Yohana Yembise mengungkapkan, provinsi Papua menduduki peringkat pertama kasus kekerasan dalam rumah. Pemicu utama kasus KDRT terhadap perempuan dan anak di wilayah Papua dominan disebabkan karena pengaruh  mengkonsumsi minuman keras beralkohol. Kasus kekerasan terhadap anak di Papua mencapai 3.250 kasus sedangkan KDRT dialami perempuan angkanya cukup tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Tiga hari sebelumnya Suara Pembaruan online melaporkan data bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak Papua meningkat tajam sejak tahun 2010-2014 yang diungkap oleh Levina Kalansina Sawaki, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak Provinsi Papua.

Kekerasan Berlapis terhadap Perempuan Papua

Lembaga eLSHAM Papua merilis data Maret 2015 lalu yang menyatakan bahwa kekerasan yang dialami kaum perempuan Papua, bukan hanya sekedar kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lebih dari itu, kasus kekerasan oleh aparat militer di Papua lebih besar dampaknya pada perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perempuan Papua. Kasus kekerasan militer di Tanah Papua, menurut data eLSHAM Papua periode 2012-2014, ada 389 kasus dengan rincian 234 orang tewas, 854 orang luka-luka, dan 880 orang ditangkap. Semuanya berdampak kepada kesejahteraan perempuan Papua. Secara langsung bentuk-bentuknya beragam misalnya kasus pemerkosaan, penganiayaan, penahanan, dan penghilangan nyawa. Secara tidak langsung perempuan Papua teraniaya secara emosional dan psikis akibat suami dan anak laki-laki mereka ditangkap atau dibunuh dan ini membuat kaum perempuannya harus menjadi tulang punggung keluarga dan menempatkan mereka dalam lingkaran kemiskinan tak berujung. 

Aparat keamanan Indonesia telah berdiri di samping korporasi asing demi mengeruk kekayaan alam Papua dan merampas tanah dan lahan rakyat Papua. PT Freeport telah merampas tanah adat suku Amungme selama hampir setengah abad. Perempuan di wilayah adat Anim-Ha (Merauke) harus tergusur dari tanahnya, dusun-dusun sagu, sungai dan hewan buruan karena tanah adatnya dirampas oleh negara untuk proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Perempuan di wilayah adat Mamberamo-Tami (Keerom, Jayapura) juga kehilangan tanah, dusun-dusun sagu serta hutan sumber daging dan sayur genemo, karena dirampas oleh negara dan disulap menjadi jutaan hektar lahan kelapa sawit milik PT. Sinar Mas (National Papua Solidarity - NAPAS, 2013).

Sungguh perempuan Papua adalah korban kekerasan berlapis dan sistemik di Papua yang berasal dari tiga lapisan utama, dimana lapis pertama adalah lapisan keluarga dan masyarakat di Papua yang saat ini semakin dirasuki nilai-nilai kapitalis pemuja kebebasan liberal yang memelihara budaya pemenuhan kepuasan individu, maka wajar bila alkohol dan penyalahgunaan narkoba sering disebut-sebut sebagai faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Papua. Semua hal ini menempatkan perempuan Papua hanya sebagai obyek syahwat laki-laki, akibat  pola pikir liberal yang mengajarkan untuk mengejar kesenangan pribadi tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkannya kepada orang lain. Lapis kedua adalah inkompetensi negara yang mengeluarkan kebijakan ekonomi cacat ala kapitalis dengan menyerahkan kekayaan alam Papua kepada swasta asing, hingga menciptakan kemiskinan yang luas di Papua dan menggiring kaum perempuannya terjerumus pada jurang eksploitasi dan kekerasan massal. Begitu pula tidak adanya pendistribusian kekayaan alam yang ada di wilayah mereka untuk membangun dan memajukan Papua dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua yang kemudian memunculkan tuntutan rakyat Papua atas menentukan nasib mereka sendiri akibat terjadinya kezaliman dan ketidakadilan terhadap mereka. Lapis ketiga adalah penjajahan negara-negara Barat yang bermain di Papua mengincar kekayaan alamnya hingga menempatkan ribuan perempuan Papua sebagai korban dari permainan geopolitik Barat di wilayah Timur Indonesia, banyak di antara mereka yang kehilangan suami dan keluarga akibat konflik berkepanjangan dan operasi militer di sana. Barat berusaha memisahkan Papua dari Indonesia dengan menunggangi gerakan-gerakan separatis di Papua, memainkan isu perbedaan etnis dan budaya, dan menguatkan kerjasama negara etnis Melanesia di Pasifik. Semua itu dilakukan melalui tiga elemen yakni gerakan separatis bersenjata, diplomatik dan politik, yang sejalan dengan upaya mereka untuk melemahkan negeri Muslim, juga sejalan dengan upaya mereka mengeruk kekayaan dari bumi Papua melalui Freeport.

Islam akan Menghapus Kekerasan Sejak Lapisan Terdalam

Hanya Islam sajalah yang memiliki nilai-nilai mulia dan benar-benar bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan perempuan, bahkan mewajibkan laki-laki untuk mengorbankan hidup mereka demi membela kehormatan perempuan. Dan hanya sistem Allah saja, Khilafah, yang menawarkan strategi yang jelas untuk melindungi kehormatan perempuan di tengah-tengah masyarakat melalui nilai-nilai dan hukum Islam yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan ini. Khilafah adalah negara yang menolak prinsip-prinsip kapitalisme dan liberal, sebaliknya menggaungkan nilai-nilai ketakwaan dan pandangan Islam terhadap perempuan melalui sistem pendidikan, media, dan politik  sebagaimana sabda Nabi SAW:

إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم

“Perempuan adalah saudara kandung para lelaki, tidak akan memuliakannya kecuali lelaki yang mulia dan tidak akan menghinakannya kecuali lelaki yang hina.”

Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan bahwa kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang tembaga dan emas di Papua yang saat ini dikuasai Freeport, ditetapkan sebagai hak milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali.  Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diberikan kepada swasta apalagi swasta asing.  Kekayaan itu harus dikelola oleh negara mewakili rakyat dan hasilnya keseluruhannya dikembalikan kepada rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat termasuk pada kaum perempuan.  

Dalam hal perlakuan kepada rakyat, maka Islam mewajibkan penguasa untuk berlaku adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia.  Dalam sistem Islam tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, etnis, bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat.  Islam pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasar suku bangsa, etnis, ras, warna kulit dan cara pandang serta tolok ukur sektarian lainnya.  Islam menilai semua itu sebagai keharaman dan hal yang menjijikkan. Intervensi asing pun harus ditolak dan dihentikan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh segala bentuk gerakan separatisme dan internvensi asing yang akan memisahkan Papua dari wilayah Indonesia. Secara syar’iy, pemisahan suatu wilayah dari sebuah negeri muslim yang saat ini sudah terpecah belah hukumnya adalah haram.

Jadi menyelesaikan masalah Perempuan Papua, adalah dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan sejak lapisan terdalam; yaitu membangun masyarakat yang sehat dan kuat melalui pengokohan bangunan keluarga dan ketaqwaan sosial, kemudian memerankan negara yang mampu mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan; memberikan keadilan kepada semua tanpa deskriminasi atas dasar suku, etnis, warna kulit, ras, agama, kelompok dan cara pandang dan kriteria sektarian lainnya.  Juga dengan mewujudkan negara berdaulat yang mandiri, maju dan terdepan yang akan  menolak segala bentuk intervensi asing yang mengancam kedaulatan negara.  Semua itu hanya bisa diwujudkan melalui penerapan sistem Islam secara total dalam bingkai institusi kekuasaan yang Islami yaitu al-Khilafah Rasyidah berdasarkan metode kenabian.

Fika Komara