AKIBAT LANGKANYA NEGARAWAN MUSLIM (Menyoal Pembubaran HTI – Bagian Kedua)

Oleh: Fika Komara *)

Sebulan sebelum pernyataan resmi rezim Jokowi untuk membubarkan HTI, Kwik Kian Gie dalam tulisannya di Kompas 3 April 2017 berjudul Negarawan dan Politikus menguak keprihatinan betapa Indonesia adalah negara yang minus negarawan dan justru dikelilingi para political animal.

Langkanya Negarawan di dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari hilangnya identitas politik peradaban umat. Dimana semenjak runtuhnya institusi politik Khilafah Islamiyah negeri-negeri Islam terjerumus pada sistem politik sekuler yang melahirkan hewan-hewan politik komprador yang menjual loyalitasnya kepada penjajah Barat. Tulisan ini mencoba menjelaskan hubungan antara kebijakan kontroversial rezim Jokowi membubarkan HTI dengan diskursus political animal dan negarawan - dalam dua bagian. Bagian pertama telah menganalisis blunder besar rezim Jokowi dalam membubarkan HTI, bagian kedua ini akan membahas penyebab lack of capacity rezim akibat langkanya negarawan di Indonesia dan bagaimana HTI justru menawarkan solusi pada negeri ini.

Lingkungan Politik Pragmatis dan Transaksional

Sejak keruntuhan institusi Khilafah 1924, umat Islam semakin mundur terjerembab dalam penjajahan dan perpecahan. Kurikulum Pendidikan dunia Islam lalu berkiblat ke Barat dan umat meninggalkan warisan peradaban Islam, sehingga umat Islam lebih akrab dengan pengertian politik dalam terminologi Barat sekuler, dimana politik sering didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional. Konsep politik sekuler seperti ini meniscayakan munculnya praktik politik transaksional yang melahirkan sosok individu yang pragmatis yang tak lagi punya panggilan luhur untuk melayani negara, tetapi semua dihitung secara kalkulatif. Ibaratnya “Apa yang sudah saya keluarkan dan apa yang bisa dikembalikan oleh negara untuk saya. Dalam alam begini, orang hidup bukan untuk politik, tetapi dari politik”

Praktik politik sekuler ala Machiavelli yang didominasi pengejaran dan perebutan kekuasaan ini akhirnya menjadi landasan lahirnya praktik politik transaksional yang dilakukan oleh para hewan politik di dunia Islam. Wajar saja. secara alami dalam lingkungan politik kotor nan sekuler seperti ini sulit tumbuh sosok negarawan. Mereka lebih memilih mengabdi kepada penjajah dibanding melayani rakyat, membiarkan penjajah merampok dan merampas kekayaan alam negeri ini, tanpa perduli rakyat harus hidup menderita dan dijerat kemiskinan. Mereka adalah dedengkot kesesatan, pengikut hawa nafsu dan syahwat. Mereka didukung orang-orang Munafik, ekstrim, jahil tentang Islam dan lalai. Kadang mereka tampak berilmu dan benar, namun mereka menjual agama mereka untuk secuil dunia. Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan, dan sistem Kufur. Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Akibatnya, halal dan haram, makruf dan munkar menjadi kabur di mata umat.

Di sisi lain para political animal ini pun dengan jumawa dan keji mencoba terus membungkam dan mencabut pengaruh Islam Ideologis dari akarnya, karena khawatir kekuasaan mereka terancam dan pundi-pundi harta mereka lenyap. Sehingga keberadaan negarawan Muslim pun semakin sulit dan sedikit kecuali mereka merupakan kelompok yang ikhlas dan kuat pemikirannya. Ini mengingatkan kita pada kutipan perkataan tokoh pejuang Muslim Indonesia:

"Islam beribadah, akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya" (Muhammad Natsir)

Hizbut Tahrir Mendidik Umat Islam Menjadi Negarawan Muslim

Dihadapkan pada kelindan kerusakan nyata seperti ini alangkah baiknya kita kembali pada Islam. Iqra. Membaca dan mengkaji bagaimana pandangan Islam dengan niat tulus. Sungguh sangat jarang yang mencoba menengok dan menggali bagaimana khazanah pemikiran politik Islam seperti yang selama ini dipegang teguh oleh Hizbut Tahrir. Sesungguhnya Hizbut Tahrir hadir di negeri-negeri Islam menawarkan konsep politik yang berasal dari keluhuran khazanah pemikiran politik Islam. Konsep ini hadir di tengah keruhnya percaturan politik negeri-negeri Muslim yang kosong dari sosok negarawan sejati namun disesaki sosok hewan-hewan politik seperti yang dikhawatirkan Kwik Kian Gie (Kompas, 3 April) dan telah diulas pada bagian pertama tulisan ini.

Pemikiran politik Islam tercermin dalam ungkapan Ibn Taimiyyah bahwa kekuasaan politik merupakan min a‘zam wajibat al-din (satu kewajiban agama yang utama), maka makna politik (siyâsah) dalam Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Definisi ini diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin. Rasulullah saw. bersabda “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).  “Barangsiapa yang tidak peduli urusan kaum Muslimin, Maka Dia bukan golonganku.” [al-Hadits].

Definisi di atas meniscayakan sosok politisi di dalam Islam akan fokus pada umat bukan mengejar rating kekuasaan. Pada titik ini saja konsep politik Islam telah mencegah profil politisi Muslim menjadi hewan politik. Sehingga di dalam Islam menjadi Negarawan adalah bagian dari cita-cita besar yang berakar pada tanggung jawab terhadap al Khaliq dan umat Islam. Negarawan adalah kualifikasi penting agar mampu mengemban peran besar dan cita-cita kepemimpinan atas umat Muhammad saw. Sosok ini hanya lahir dari lingkungan politik Islam yang sangat dipengaruhi oleh suasana keimanan (jawwul iman). Dimana politik dipahami sebagai bagian dari aktivitas ibadah. Setiap orang dapat bahkan wajib untuk hidup dilingkungan politik ini baik peran dia sebagai penguasa ataupun rakyat biasa.

Dalam buku Pemikiran Politik Islam karya Abdul Qadim Zallum (amir kedua Hizbut Tahrir) digambarkan dengan jelas bagaimana sosok negarawan itu adalah pemimpin politik tertinggi, namun Negarawan tidak selalu menjadi pejabat dan tidak semua pejabat adalah negarawan. Negarawan adalah pemimpin kultural yang siap untuk menjabat, meskipun tidak harus menjabat. Negarawan adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif. Berani bertindak solutif saat yang lain tidak berani yang memiliki ciri: (1) Memiliki mentalitas pemimpin (leadership), (2) Mampu mengatur urusan kenegaraan, (3) Mampu menyelesaikan permasalahan, (4) Mampu mengendalikan hubungan pribadi dan urusan umum

Negarawan Muslim akan lahir apabila ditanamkan tiga bekal yang hanya berasal dari Aqidah Islam, yaitu: (1) sudut pandang menyeluruh dan khas tentang kehidupan, (2) sudut pandang tertentu tentang kebahagiaan hakiki bagi masyarakat, (3) keyakinan akan sebuah peradaban (hadlarah) yang akan diwujudkan. Konsekuensi dari tiga bekal ini adalah kepekaan dan ketajaman ihsas (penginderaan) yang terbentuk pada sosok negarawan, karena ia memiliki sudut pandang yang tajam dan perspektif Islam yang khas yang membuatnya mampu menyadari kerusakan di sekelilingnya dan mampu memimpin perubahan besar pada zamannya.

Hizbut Tahrir bekerja melakukan edukasi epistemik di masyarakat, mendidik mereka dengan pemikiran politik Islam dan bagaimana urusan mereka diurusi oleh aturan-aturan Islam. Ini sangat terlihat dari konsep pemikirannya yang terkerangka dalam sekup kenegaraan dan kemasyarakatan. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran., yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Bahkan Hizbut Tahrir telah menyiapkan sekumpulan tsaqafah yang sangat berharga, di antaranya menggambarkan struktur Daulah Khilafah. Di antara buku-buku yang memuat tsaqafah Hizb antara lain:

-    Struktur Daulah Khilafah

-    Sistem Pemerintahan Islam

-    Sistem Pergaulan Islam

-    Sistem Ekonomi Islam

-    Sistem Keuangan Daulah Khilafah

-    Politik Ekonomi Islam

-    Sistem Sanksi

-    Hukum Pembuktian

-    Pengantar Undang-undang Dasar

Semua buku di atas dapat diakses secara terbuka untuk dikaji dan didiskusikan oleh umat Islam dan semua pihak. Karena itu mari berdialog dengan Hizbut Tahrir dengan jernih. Hizbut Tahrir tidak sedang berkhayal tapi sedang memperjuangkan perubahan dan perbaikan melalui gagasan secara fikriyah dan tanpa kekerasan, persis seperti metode Rasul dalam berdakwah melakukan perubahan. Gagasan dihadapi dengan gagasan, bukan dengan pembungkaman. Anda Setuju?

*) Penulis adalah Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir untuk Asia Tenggara dan penulis Buku “Menjadi Muslimah Negarawan”