Q&A : Realitas Penindasan Muslim Myanmar

Realita Myanmar Secara Politik dan Penindasan Terhadap Kaum Muslimin di Sana

بسم الله الرحمن الرحيم

Soal Jawab

http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/29/sj-realita-myanmar-secara-politik-dan-penindasan-terhadap-kaum-muslimin-di-sana/

Realita Myanmar Secara Politik dan Penindasan Terhadap Kaum Muslimin Di Sana

Pertanyaan:  kami mohon secara ringkas realita Myanmar (secara politik, sebab-sebab penindasan mengerikan terhadap kaum muslimin di negeri tersebut, sikap regional dan internasional terhadap penindasan itu) dan terima kasih banyak.
Jawab: berikut pemaparan perkara yang diperlukan dalam masalah ini:
1.                  Jumlah penduduk negeri itu lebih dari 50 juta orang.  Diantaranya sekitar 20 % adalah kaum muslimin dan mereka terpusat di ibukota Rangoon dan kota Mandalay di propinsi Arakan. Dan 70 % penduduknya beragama Budha dan sisanya beragama Hindu, Kristen dan agama lainnya.  Akan tetapi Birma tidak mengakui kaum muslimin kecuali hanya sebagian kecil dari mereka sekitar 4% dan yang sisanya dianggap orang asing.  Birma berusaha mengusir mereka dan tidak memberi mereka kewarganegaraan dan tidak mengakui apapun hak-hak yang menjadi milik mereka.  Oleh karena itu mereka menghadapi serangan dari orang-orang Budha dengan dukungan rezim hingga sampai pada pembunuhan dan pengusiran mereka.
2.                  Para sejarawan menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri itu tahun 877 M pada masa khalifah Harun ar-Rasyid ketika waktu itu daulah al-Khilafah menjadi negara terbesar di dunia selama beberapa abad.  Islam mulai menyebar di seluruh Birma ketika mereka melihat kebesaran, kesahihan dan keadilannya.  Kaum muslimin memerintah propinsi Arakan lebih dari tiga setengah abad antara tahun 1430 hingga tahun 1784 M.  Pada tahun ini (1784 M) kaum kafir berkoalisi menyerang propinsi tersebut, dan orang-orang Budha pun mendudukinya.  Mereka menghidupkan kerusakan di propinsi tersebut.  Mereka membunuh kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka, khususnya para ulama kaum muslimin dan para dai. Orang-orang Budha juga merampok kekayaan kaum muslimin, menghancurkan bangunan-bangunan islami baik berupa masjid maupun sekolah.  Hal itu karena kedengkian mereka dan fanatisme mereka terhadap kejahiliyahan budhisme mereka.
3.                  Dahulu di wilayah tersebut terjadi persaingan dan saling berbagi penjajahan antara Inggris dan Perancis.  Inggris pada tahun 1824 M menduduki Birma dan menancapkan penjajahan mereka atas Birma.  Sementara orang-orang Perancis menduduki Laos yang bertetangga dengan Birma dan menancapkan penjajahan mereka terhadap Laos.  Pada tahun 1937 Inggris memisahkan jajahan mereka Birma dari “pemerintahan India Inggris”.  Maka jadilah jajahan Inggris terpisah secara administratif dari pemerintah India Inggris, atas nama “pemerintahan Birma Inggris”.  Propinsi Arakan dijadikan berada di bawah pemerintahan ini di bawah kontrol orang-orang Budha.
4.                  Selama masa Perang Dunia II dan pada tahun 1940 M, di daerah jajahan ini berdiri gerakan dengan nama “Milisi Pertemanan Tigapuluh - Birma Independence Army), yang dibentuk oleh tiga puluh orang dari Birma yang mendapat latihan di Jepang yang berjanji mengusir agressor Inggris.  Mereka masuk ke negeri mereka bersama dengan agressor Jepang tahun 1941 M.  Birma waktu itu menjadi garis depan peperangan antara Inggris dan Jepang hingga Jepang mengalami kekalahan pada akhir Perang Dunia II tahun 1945 M.  Pada waktu itu Inggris mampu memperluas penjajahannya kembali atas Birma.  Pada tahun 1942 kaum muslimin mengalami pembantaian oleh orang-orang Budha yang menyebabkan korban sekitar 100 ribu orang muslim, dan ratusan ribu mengungsi ke luar negeri.  Pada tahun 1948 M Inggris memberi Birma kemerdekaan formalistik.  Satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1947 M Inggris menggelar konferensi untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengajak seluruh kelompok dan ras di negeri tersebut dan sebaliknya menjauhkan kaum muslimin dari konferensi itu.  Pada konferensi itu Inggris menetapkan pasal yang menyatakan bahwa kepada tiap kelompok atau suku diberi hak merdeka akan tetapi setelah sepuluh tahun kemudian, namun pemerintahan Birma tidak mengimplementasikan hal itu.  Dan penindasan terhadap kaum muslimin pun terus berlanjut.
5.                  Pada tahun 1962 terjadi kudeta militer di Birma dengan pimpinan militer jenderal Ne Win.  Ia membentuk Dewan Militer dengan sebutan Dewan Negara untuk mempersiapkan undang-undang dan sistem.  Ia memerintah negeri itu secara langsung hingga tahun 1988 M.  Dewan itu sendiri terus bertahan hingga tahun 1997 dan Ne Win tetap mengontrol dewan tersebut.  Pada tahun 1990, dilakukan pemilihan umum.  Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) yang beroposisi mendapatkan mayoritas kursi.  Hanya saja pemerintahan militer tidak mengakui transisi kekuasaan hingga sempurna ditetapkan Konsitusi.  Dimulailah sejumlah pertemuan berturut-turut sejak tahun 1993 M untuk menetapkan konstitusi yang baru.  Pasca kudeta itu, kaum muslimin mengalami penindasan dari pemerintahan militer yang fanatik kepada Budha.  Pemerintahan militer itu melakukan pengusiran lebih dari 300 ribu muslim ke Bangladesh.  Pemerintah militer telah mengusir lebih dari setengah juta orang muslim ke luar Birma pada tahun 1978 M.  Diantara mereka yang meninggal lebih dari 40 ribu orang muslim terdiri dari orang-orang tua, wanita dan anak-anak disebabkan kondisi yang keras mendera mereka.  Jumlah itu menurut statistik Badan Pengungsi (UNHCR) yang ada di bawah PBB.  Pada tahun 1988 M lebih dari 150 ribu kaum muslimin hijrah ke luar negeri.  Lebih dari setengah juta orang muslim mengalami pengusiran dari negeri sebagai pembalasan dari pemerintahan militer dikarenakan dukungan kaum muslimin itu kepada partai oposisi yang meraih kemenangan mayoritas kursi di Dewan pada tahun 1990 M.  Pemerintah Myanmar menganggap kaum muslimin sebagai orang asing dan bukan warga negeri (Myanmar).  Pemerintah Myanmar menghalangi anak-anak kaum muslimin mendapatkan pendidikan dan menikah sebelum berusia tiga puluh tahun.  Bahkan pemerintah Myanmar memaksa kaum muslimin untuk tidak menikah selama tiga tahun.  Hal itu untuk memperkecil jumlah kaum muslimin.  Tindakan-tindakan paling bengis dilakukan oleh pemerintah terhadap kaum muslimin.  Pada tahun 1989 M pemerintah mengubah namanya dari Birma Inggris menjadi Myanmar.  Ada negara-negara yang mengakui dengan nama kedua dan ada negara-negara yang tidak mengakuinya dan tetap menggunakan nama pertama.
6.                  Militer terus memerintah Birma.  Inggris kadang-kadang mendukung mereka secara langsung.  Kadang-kadang melalui agen Inggris.  Inggris menjadikan rezim Birma/Myanmar secara zahir dekat dari orang-orang komunis hingga mendapat dukungan Rusia dan China dan menutupi realita sebenarnya.  Hal itu seperti banyak rezim di dunia barat menutupi keantekannya kepada Amerika dan Inggris dengan mendekat ke orang-orang komunis dan kepada Rusia dan China.  Sebelumnya Amerika memprotes atas sikap India yang mendukung rezim militer Myanmar dan kerjasama erat India dengan pemerintah Myanmar.  Kantor berita AFP pada tanggal 28 Mei 2012 M ketika memberitakan kunjungan presiden India Manmohan Singh ke Birma pada tanggal tersebut dan menandatangani serangkaian perjanjian dengan presiden Birma, AFP menyebutkan: “India dekat dengan Dewan Militer selama tahun 90-an abad lalu, terlebih pada bidang keamanan dan energi”.  Pada tahun 2010 M, Washington mengecam sikap diam India terhadap pelanggaran HAM di Birma hingga Suu Kyi yang mendapat sebagian pendidikannya di India karena ibunya menjadi duta besar, ia mengungkapkan kesedihannya atas dukungan India kepada pemerintahan militer di negerinya (Myanmar)”.  Pada November 2007 M, berbagai kantor berita mengutip menyerukan India dan China agar menghentikan dukungan senjata kepada rezim militer di Birma.  Rezim militer di Birma memberi berbagai fasilitas militer kepada China di teluk Benggala di lautan Hindia.  Hal itu untuk mendapatkan dukungan China kepada Birma di tengah kampanye Amerika melawan Birma.  Sebagaimana merupakan kepentingan China untuk mendapatkan sebuah pelabuhan di Birma ke arah samudera Hindia.  China sendiri berbatasan darat dengan Birma di timur laut Birma sepanjang 2000 kilometer.  India berbatasan darat dengan Birma di barat laut Birma.  Dahulu pemerintah India mengikuti Inggris secara langsung dan setelah Inggris keluar secara formalistik dari sana, India menjadi semacam administratur atas Birma dan berada di bawah perlindungan Inggris dan menjadi kuat karena dukungan Inggris.
7.                  Amerika telah membangkitkan opini umum menentang pemerintahan militer.  Opini umum dipusatkan di seputar ketua oposisi Aung San Suu Kyi sampai dia dilepaskan pada November tahun 2010 M.  Kemudian tekanan makin bertambah terhadap Dewan Militer.  Amerika pun membangkitkan opini umum seputar Dewan Militer supaya Dewan membubarkan dirinya sendiri dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil.  Akan tetapi Inggris dan pemeritah India yang bersamanya, menyelesaikan masalah tersebut dengan kecerdasan Inggris.  Maka mereka buat Dewan Militer menyerukan diselenggarakan pemilu dan dengan cara-cara yang menjadi keahlian Inggris …  maka berlangsunglah pemilu pada tahun 2010 M dan Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party - USDP) yang merupakan partai militer meraih 80% kursi.  Dewan Militer membubarkan dirinya sendiri dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil, dan mereka adalah pensiunan jenderal terutama jenderal Thein Sein, yang menerima pemerintahan pada Maret 2011 M.
8.                  Amerika terus menekan rezim di Birma sampai bisa menjauhkan orang-orang rezim militer para pensiunan jenderal dan mendatangkan pemimpin oposisi dimana Amerika menampakkan dukungan penuh kepada Aung San Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD).  Oleh karena itu, Amerika menyebarkan analisis-analisis masa datang dengan kemungkinan menangnya pemimpin oposisi pada pemilu tahun 2010 M.  Menteri luar negeri AS Hillary Clinton mengunjungi Birma pertama kalinya pada Desember tahun 2011 lalu.  Hillary Clinton mengumumkan bahwa negaranya akan menunjuk duta besarnya untuk pertama kali sejak dua puluh tahun lalu dan bahwa Amerika akan meringankan sanksi beriringan dengan kemajuan dalam proses demokrasi di sana.  Pada tanggal 1 April 2012 M berlangsung pemilu parsial di Birma memperebutkan 45 kursi.  Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) dipimpin oleh pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi meraih 43 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan.  Meski demikian, menteri luar negeri Amerika menyatakan, “masih terlalu dini untuk memutuskan sejauh mana kemajuan yang terjadi pada bulan-bulan terakhir (di Birma) dan masih harus dilihat apakah hal itu akan terus berlanjut” (AFP, 2/4/2012).  Dengan bentuk ini pejabat luar negeri Amerika ingin melakukan tekanan negerinya terhadap rezim di Birma, maka Clinton pun meragukan kebenaran kemajuan dalam proses demokrasi di Birma.  Sebab orang-orang militer dalam wajah sipil adalah yang memerintah Birma dan memaksakan kontrol mereka atas panggung politik di Birma.  Sesuai pasal konstitusi yang ditetapkan oleh militer pada tahun 90-an abad lalu, seperempat kursi Parlemen wajib diberikan untuk militer melalui penunjukan dan bukan melalui pemilu!
Begitulah, Amerika tidak puas dengan situasi politis di Birma, meski sudah membuat kemajuan dengan membebaskan pemimpin oposisi dan memperbolehkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) melakukan aktivitas politik.  Namun Amerika terus saja melakukan tekanan terhadap rezim Birma.  Amerika juga menampakkan ketidakpercayaan tentang kredibilitas rezim karena Amerika ingin meningkatkan tekanan hingga memungkinkan Amerika menjauhkan militer yang loyal kepada Inggris dari pemerintahan.
9.                  Akan tetapi, Inggris mendukung rezim.  Menteri luar negeri Inggris William Hague mengomentar positif apa yang berlangsung di Birma.  Ia mengatakan, “Inggris yang merupakan negara pemberi bantuan terbesar kedua untuk rakyat di Birma siap untuk mendukung aktivitas politik di Birma” (Associated Press, 3/4/2012).  Perdana Menteri Inggris David Cameron berkunjung ke Birma pasca pemilu di Birma.  Dan itu merupakan pemimpin barat pertama yang berkunjung ke Birma sejak kudeta tahun 1962.  Cameron mensuport rezim di Birma dengan ucapannya, “sekarang ada pemerintahan yang mengatakan bertekad melakukan langkah-langkah reformasi dan telah mengambil langkah-langkah dan saya yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk saya datang ke sini dan saya mendorong langkah-langkah ini” (AFP, 13/4/2012).  Cameron bertemu dengan presiden Thein Sein.  Thein Sein berkata kepada Cameron, “kami gembira dengan pengakuan Anda terhadap upaya yang kami curahkan untuk menguatkan demokrasi dan hak asas manusia di Birma”.
Begitulah, Inggris puas dengan situasi politik di Myanmar dan mendukungnya.
10.              Pada tanggal 3/6/2012 orang-orang Budha melakukan serangan terhadap sebuah bus yang mengangkut muslim dan membunuh 9 orang dari mereka.  Akibatnya meletuslah insiden antara orang-orang Budha dan kaum muslimin dalam bentuk pembunuhan, pembakaran rumah, dan pengusiran sampai meliputi sejumlah daerah hingga mulailah puluhan ribu kaum muslimin keluar dari rumah mereka.  Bangladesh menolak untuk membantu kaum muslim yang tiba di Bangladesh bahkan Bangladesh mengembalikan mereka dan menutup perbatasannya terhadap mereka.  Pada tanggal yang serupa pada tahun lalu, kaum muslimin mengalami serangan-serangan serupa dan dipaksa lari meninggalkan negeri.  Pada setiap tahun selama puluhan tahun mereka (kaum muslimin) mengalami semisal hal itu baik pembunuhan, migrasi, pengusiran dari rumah-rumah mereka dan penghancuran rumah-rumah mereka oleh orang-orang Budha yang dengki dengan mendapat dukungan dari rezim di Birma.  Barat terutama Amerika merestui rezim baru membebaskan pemimpin oposisi dan perubahan demokrasi tanpa sedikitpun menyebut apa yang menimpa kaum muslimin.  Kedutaan besar Amerika di Birma mengeluarkan keterangan yang menyebutkan bahwa Kuasa Usaha Michael Thurston telah bertemu secara terpisah di Yangoon dengan organisasi-organisasi Islam lokal dan dengan Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party - USDP) di Arakan.  Thurston mengatakan, “yang paling penting sekarang bahwa semua pihak wajib untuk tenang.  Ada kebutuhan akan dialog yang lebih.  Dialog hanya mungkin terjadi ketika ada ketenangan.”  Ia mengatakan, “kedutaan Amerika mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan dengan jalan yang menghormati proses hukum dan kedaulatan hukum” (kantor berita Associated Press Amerika, 14/6/2012).  Artinya, Amerika mengatakan kepada masyarakat yang mengalami pembunuhan dan pengusiran bahwa kalian harus tenang, berpegang pada dialog dan mematuhi proses hukum!  Ini karena orang-orang yang terbunuh dan terusir adalah kaum muslimin.  Sedangkan ketika para biksu Budha pada tanggal 20/9/2007 melakukan demonstrasi dan dibungkam oleh rezim militer di Birma, maka Amerika membangunkan dunia dan tidak duduk serta menjatuhkan sanksi-sanksi keras terhadap Birma dan hal itu diikuti oleh negara-negara barat.  Hal itu menunjukkan bahwa Amerika tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin dan tidak mengutamakan hal itu.  Yang Amerika pentingkan adalah realisasi kepentingannya dan perluasan pengaruhnya.  Ini secara umum merupakan sikap barat semuanya yang memusuhi Islam dan kaum muslimin.
11.              Ringkasnya, rezim di Birma yang dahulu dikontrol oleh para jenderal berpakaian militer dan saat ini dikontrol oleh para pensiunan jenderal dengan berpakaian sipil, tetap loyal kepada Inggris.  Inggris mendukungnya baik secara rahasia maupun terang-terangan, langsung maupun tidak langsung melalui antek-antek Inggris di India.  Begitu pula, Inggris juga mendukung orang-orang Budha dalam membunuh kaum muslimin dan menginkuisisi kaum muslimin.  Bukan pada hari-hari ini saja, akan tetapi sejak pemerintahan islami berakhir di negeri itu.
Berdasarkan cara Inggris dalam kecerdasan politik, mereka membuat rezim militer di Birma dekat dari orang-orang komunis, Rusia dan China. Sehingga rezim Birma mendapatkan dukungan mereka pada situasi ketika terjadi kampanye Amerika yang dilancarkan melawan rezim itu.
Sedangkan Amerika, maka Amerika mendukung partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy - NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang dijadikan oleh Amerika meraih hadiah nobel perdamaian pada tahun 1991 M.  Ayah Suu Kyi yaitu Aung San, dahulu menentang Inggris dan terbunuh pada tahun 1947 M.  Pemimpin oposisi itu menuduh Inggris membunuh ayahnya dan menilai ayahnya sebagai pahlawan kemerdekaan.
Meski terjadi pertarungan politik antara Amerika dan Inggris di Birma namun keduanya sepakat dalam mendukung orang-orang Budha dalam membunuh kaum muslimin tanpa membuat Barat bergetar perasaan kemanusiaan yang diklaim dimilikinya, kecuali hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan kosong …  Akan tetapi mereka pun memprotes keras jika para Biksu demonstrasi mereka dibungkam atau karena sesiapapun diantara oposan Budha dipenjarakan.
Sedangkan China, China mendukung rezim di sana untuk merealisasi kepentingan-kepentingan ekonomi dan strategisnya di situ tanpa meraih pengaruh di negeri tersebut.
Adapun para penguasa di negeri-negeri kaum Muslim, maka mereka mengikuti Amerika dan barat sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta.  Mereka diam saja tetap tidak bergerak sedikitpun.  Bahkan hingga penguasa Bangladesh yang bertetangga dengan Birma seklaipun, tidak menolong saudara-saudara mereka kaum muslimin yang menderita penyaringan dan penindasan bengis sejak ratusan tahun.  Bahkan penguasa Bnagladesh bukan hanya tidak menolong kaum muslimin bahkan mencekik leher orang yang mengungsi ke Bangladesh dan menutup perbatasannya untuk kaum muslimin itu.  Para penguasa itu tidak memenuhi perintah Allah SWT:

]وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ[

(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan (QS al-Anfal [8]: 72)
Bukan hanya itu, penguasa kaum musimin itu justru memenuhi seruan Amerika dan negara-negara barat lainnya. Penguasa Bangladesh pun mengirimkan tentara ke kawasan-kawasan konflik lainnya dan diatas kepala-kepala mereka dan pundak-pundak mereka terdapat panji-panji PBB!
Para penguasa itu tidak bisa diharapkan dari mereka kebaikan, bahkan keburukan dari mereka lebih dahulu.  Keamanan tidak akan kembali menjadi milik kaum muslimin d negeri tersebut kecuali jika kembali kepada al-Khilafah.  Mereka telah bernaung di bawah al-Khilafah sejak masa khalifah Harun ar-Rasyid lebih dari tiga setengah abad lamanya …  Jadi al-Khilafah sajalah yang memberikan kepada mereka keamanan dan menyebarkan kebaikan di seluruh dunia.  Semoga al-Khilafah sudah dekat keberadaannya, atas izin Allah.
06 Sya’ban 1433 H
26 Juni 2012 M

Q&A : Militer AS di Asia Pasifik

Peningkatan Eksistensi Militer AS di Asia/Pasifik

 بسم الله الرحمن الرحيم

Soal Jawab

http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/29/sj-peningkatan-eksistensi-militer-as-di-asiapasifik/

Pertanyaan: Pada tanggal 1 Juni 2012 menteri pertahanan AS Leon Paneta pada Konferensi Keamanan di Singapura mengumumkan bahwa: “Amerika Serikat akan mempertahankan enam kapal induk pengangkut pesawat di kawasan Asia/Pasifik dan akan mengalihkan 60% kapal perangnya ke kawasan tersebut selama tahun-tahun mendatang hingga tahun 2020.  Ia menjelaskan bahwa pemindahan armada Amerika terjadi dalam alur penerapan strategi baru Amerika yang bertujuan menaikkan tingkat kehadiran militer Amerika di kawasan Asia/Pasifik”.  Lalu apa yang mendorong Amerika memindahkan sebagian besar kapal perangnya ke kawasan Asia/Pasifik? Apakah Amerika telah sangat memperhitungkan China pada waktu mutakhir ini atau pada tahun-tahun mendatang?  Dan kapan China mungkin bergerak untuk memperluas kontrolnya atas kawasan tersebut?

Jawab:
Untuk menjawab hal itu kami sebutkan hal-hal berikut:
1.     Kawasan Asia/Pasifik meliputi negeri-negeri yang sangat penting:
-     Contoh, negara Jepang, China, Taiwan, Korea Selatan dan Korea Utara. Diantara negara-negara ini terjadi konflik atas masalah kedaulatan laut China Timur dan konflik atas sebagian pulau, kebebasan navigasi dan penangkapan ikan.
-      Contoh, negara Philipina, Vietnam, Kambodia, Thailand, Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Diantara negara-negara ini ada konflik atas masalah kedaulatan laut China Selatan dan konfllik atas sebagian pulau di sana.  Disamping konflik atas selat Malaka, kebebasan navigasi dan penangkapan ikan.
-      Kemudian kawasan tersebut dianggap sebagai perpanjangan dari samudera Hindia yang di pantai utaranya terdapat negara Burma, Bangladesh, India hingga mencapai Pakistan yang paling dekat ke laut Arab dan merupakan perpanjangan dari Samudera Hindia dan kemudian tiba ke teluk Oman untuk bisa mencapai ke kawasan teluk dan ke selatan hingga teluk Aden lalu Bab el-Mandab untuk sampai ke laut Merah yang dari situ bisa sampai ke laut Mediterania.
-     Sebagaimana kawasan Asia/Pasifik disamping pantai utara samudera Hindia merupakan kawasan yang paling banyak penduduknya di dunia dan paling banyak penduduk muslimnya.  Di kawasan ini berdiam hampir mendekati separo dari penduduk dunia dan separo dari jumlah kaum muslimin.
2.      Jalur transportasi laut dinilai lebih penting dari jalur darat sebab bisa mengangkut jumlah yang jauh lebih besar dengan menggunakan kapal dan biayanya lebih kecil.  Juga lebih mudah kapal berlayar jauh dari pos-pos perbatasan negara-negara, kecuali jika melalui selat atau alur laut yang berada di bawah kontrol negara yang mengelolanya.  Hingga sekarang 90% komoditi diangkut melalui laut menggunakan kapal meski ada perkembangan besar di transportasi darat dan pembuatan kendaraan-kendaraan besar.  Demikian juga perkembangan transportasi udara.  Akan tetapi biayaya besar dan tidak mungkin mengangkut jumlah seperti yang bisa diangkut oleh kapal laut.  Juga bahwa 65% minyak diangkut melalui laut menggunakan kapal tanker meski jalur-jalur pipa telah berkembang.  Oleh karena itu, kawasan Pasifik sangat penting sebab membentang ke samudera Hindia yang menjadi jalur transportasi 70% pasokan minyak dan gas dari kawasan teluk ke negeri-negeri itu.  Kebutuhan kawasan ini khususnya China dan India terhadap minyak akan terus meningkat menjadi dua kali lipat pada dekade mendatang.  Di sana ada alur selat Malaka yang dinilai sebagai alur penting yang menghubungkan samudera Hindia dan Pasifik, sepanjang 800 km terletak diantara semenanjung Malaysia dan pulau Sumatera Indonesia.  Sekitar 40% komoditi perdagangan gobal dan setengah perdagangan minyak dan gas global melintasi selat Malaka.  Selat Malaka sangat penting bagi China dan India untuk transportasi komoditinya ke timur dan barat.  Kawasan ini memiliki peran sangat penting dari sisi adanya jalur-jalur laut …
3.    Kemudian kawasan ini juga sangat penting dari sisi strategis.  China berupaya menanamkan kontrolnya atas kawasan ini sebab kawasan ini dianggap sebagai kawasannya secara historis dan geografis, selain kepentingan strategis dan ekonomisnya bagi China.  China adalah negara besar secara regional.  China berupaya agar menjadi negara berpengaruh di kawasan ini.  Akan tetapi China belum mampu menancapkan kontrolnya atas kawasan ini.  Kontrol dan hegemoni Amerika tetap menjadi yang terbesar dan yang paling kuat pengaruhnya.  Amerika sangat memandang penting kawasan ini pada masa perang dingin karena adanya ancaman ke Amerika dari Uni Soviet pada waktu itu.  Rusia memiliki perbatasan laut di utara samudera Pasifik.  Amerika pada masa itu memiliki lebih dari 600 kapal perang.  Ketika perang dingin berakhir dengan jatuhnya komunisme, tercerai-berainya Uni Soviet dan hilangnya bahayanya, Amerika menurunkan jumlah kapal perangnya hingga kurang dari setengahnya yakni tinggal 279 kapal perang dan akhirnya jumlah kapal perang Amerika stabil pada tahun 2008 pada angka 285 kepal perang.  Amerika mencukupkan dengan jumlah itu karena Amerika tidak lagi memiliki pesaing dan yang mengancam eksistensinya di kawasan ini.
Selain itu, Amerika juga memiliki eksistensi secara militer dan tetap di pangkalan militer di Jepang dan Korea Selatan yang berada di pantai laut China Timur.  Demikian pula Amerika juga memiliki hal serupa di Philipina yang berada di pantai laut China Selatan.  Amerika di kawasan tersebut memiliki sekitar setengah juta tentara.  Amerika memiliki eksistensi militer tetap di kawasan ini sejak tahun 50-an abad lalu.
4.        Posisi Amerika secara global tengah bergetar akibat berbagai kekalahan yang dideritanya di Irak dan Afganistan dari kaum muslimin.  Juga akibat krisis finansial yang meletus tahun 2008 lalu.  Dalam situasi itu, China mulai menilai situasi dan bekerja memanfaatkannya untuk meningkatkan kekuatannya hingga bisa menanamkan pengaruhnya di kawasannya jika Amerika hancur total atau mengalami kegoncangan lebih kuat dari yang telah terjadi dimana Amerika tidak mampu lagi menjaga pengaruhnya di kawasan tersebut, atau jika kaum muslimin mengusir Amerika dari kawasan.
Amerika paham bahwa China bukan negara besar secara global dan China tidak berusaha mendongkel Amerika dari posisinya sebagai negara adidaya di dunia.  Meski demikian, akan tetapi China merupakan negara besar secara regional, yaitu di kawasan Asia/Pasifik yang dianggap oleh China sebagai kawasannya dan menjadi kawasan yang penting bagi China secara ekonomi dan strategis.  China berusaha menjadi pemilik kedaulatan di laut China Timur.  Jika China berhasil dalam hal itu, maka akan membuat Jepang dan Korea Selatan berada di bawah belas kasihannya atau di bawah kontrolnya, disamping Korea Utara yang di situ China memiliki pengaruh terhadapnya.  China juga berusaha menjadi pemilik kedaulatan atas laut China Selatan.  Hal itu akan bisa membuat Philipina, Vietnam, Kambodia, Laos, Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia berada di bawah pengaruhnya atau kontrolnya dan berikutnya China akan bisa mengontrol selat Malaka yang dinilai sebagai urat nadi kehidupan bagi China.  Jika China mengontrol kawasan ini atau menancapkan pengaruhnya atau menjadikan kawasan ini berada di bawah kontrolnya maka China bisa mempengaruhi kawasan samudera Hindia dan mengancam pengaruh Amerika di kawasan tersebut secara serius.  Ini merupakan masalah vital bagi Amerika.  Amerika tidak akan mentolerir hal itu terjadi selamanya berapapun biaya yang harus dibayarkan.
5.     Amerika memberikan nilai sangat penting untuk melindungi wilayahnya dari dua sisi, samudera Atlantik dan samudera Pasifik yang mengelilinginya.  Sekarang tidak ada ancaman yang berarti bagi Amerika di samudera Atlantik, atau di balik Atlantik sebelah barat yakni Amerika Selatan.  Amerika tidak memprediksi, sejauh yang bisa diprediksi, akan adanya pesaing serius dan riil dari Eropa di Atlantik atau balik Atlantik.  Oleh karena itu, Amerika saat ini memberi perhatian ke kawasan lain yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia yang berikutnya laut Arab, kawasan Teluk dan Bab el-Mandab …  Untuk itu Amerika memperkecil kekuatannya di Atlantik untuk memperkuat kekuatannya di samudera Pasifik.  Hal itu disampaikan secara detil oleh Leon Paneta bahwa 60% dari angkatan laut Amerika akan ada di kawasan Asia/Pasifik pada tahun 2020 dan akan meliputi enam kapal induk pengangkut pesawat tempur, dan sebagian besar kapal penjelajah, perusak, kapal perang dan kapal selam Amerika.  Paneta mengisyaratkan kepada konflik-konflik yang terjadi antara negara-negara kawasan dengan China.  Ia mengatakan: “sikap Amerika Serikat jelas.  Kami menyeru agar menahan diri dan solusi diplomasi.  Kami menolak provokasi, pemaksaan dan penggunaan kekuatan”.  Paneta mengklaim bahwa, “negaranya tidak berpihak kepada satu pihak melawan pihak lain” (kantor berita UBI Amerika, 2/6/2012).  Kantor berita itu mengisyaratkan bahwa: “presiden Amerika Barack Obama mengatakan pada November 2011 bahwa kawasan Asia/Pasifik memiliki prioritas besar bagi Amerika Serikat”.  Kantor berita itu menyebutkan bahwa “konsentrasi Amerika atas kawasan tersebut datang pada saat tampilnya China dan India sebagai dua kekuatan ekonomi global dan setelah penarikan Amerika dari Irak dan makin dekatnya penarikan militer Amerika dari Afganistan”.
Kemudian, peningkatan Amerika atas eksistensi angkatan laut di kawasan Asia/Pasifik memungkinkan peningkatan jumlah latihan dan manuver yang dilakukan di kawasan itu pada tahun-tahun mendatang.  Demikian juga, Amerika berencana meningkatkan kunjungan angkatan laut Amerika ke kawasan yang lebih luas dari Pasifik hingga mencapai kawasan samudera Hindia.  Paneta menyebutkan bahwa, “angkatan bersenjata Amerika sepanjang tahun lalu berpartisipasi dalam 172 latihan perang dan manuver (di kawasan ini) yang melibatkan 24 negara” (BBC, 2/6/20120.
6.      Strategi militer Amerika di kawasan Asia/Pasifik yang diumumkan oleh menetri pertahanan AS Leon Paneta itu datang sebagai bagian dari strategi militer baru Amerika yang sudah diumumkan oleh presiden Obama pada tanggal 6 Januari 2012.  Strategi militer baru itu fokus pada tiga poros utama: pertama, penurunan jumlah militer Amerika di Eropa. Kedua, pemotongan anggaran belanja pertahanan dengan tetap mempertahankan keunggulan kualitatif.  Ketiga, fokus pada kawasan Pasifik untuk mencegah pertumbuhan kekuatan China seraya memberikan nilai penting untuk kawasan Timur Tengah dan Asia.  Saat ini tidak ada bahaya dan ancaman bagi Amerika di Eropa.  Karena itu tidak ada alasan bagi eksistensi tentara Amerika dalam jumlah besar di Eropa sebagai bagian rencana penurunan belanja militer.  Sebab Amerika masih terhuyung-huyung akibat krisis finansial dan belum bisa keluar dari krisis tersebut.  Maka Amerika bersandar pada rencana penurunan anggaran belanja militer selama sepuluh tahun ke depan sampai jumlah (maksimal) 1,2 tiliun dolar (yang sudah diputuskan Kongress sebesar USD 487 miliar dan ada kemungkinan pemotongan belanja militer AS ditambah lagi USD 500 miliar, pen), dan peningkatan kekuatan militernya di kawasan Asia/Pasifik.
Begitulah, peningkatan kekuatan angkatan laut Amerika di kawasan Asia/Pasifik pada dasarnya diarahkan membendung China dan bahayanya yang mungkin terhadap pengaruh Amerika di kawasan tersebut.
7.     Akan tetapi, ada perkara lain yang dibisikkan oleh pergerakan angkatan laut Amerika itu dan penyebaran militernya di kawasan Pasifik melintasi selat Malaka ke samudera Hindia lalu laut Arab, Teluk dan laut Merah …  Artinya tidak terbatas pada pantai dan laut China saja.  Perkara yang diperhitungkan oleh Amerika sebagai sesuatu yang mungkin terjadi itu adalah munculnya kekuatan Islam di kawasan yaitu “daulah al-Khilafah”.  Itulah yang membuat Amerika memperhitungkan “kekuatan China yang eksis, dan kekuatan daulah islamiyah yang diprediksikan …  Karena itu Amerika memperluas pangkalan-pangkalan dan pergerakannya di sepanjang pantai kawasan islami …  Amerika memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan datang pada tahun-tahun mendatang dan pada dekade ke depan berupa munculnya kekuatan islami besar di dunia islami, khususnya bahwa setengah penduduk kaum muslimin itu ada di kawasan Asia/Pasifik dan di utara samudera Hindia.  Dan kawasan itu merupakan perluasan dari kawasan kaum muslimin di teluk, Timur Tengah dan Afrika.  Bahkan itu merupakan bagian dari strategi besar daulah islamiyah ketika berdirinya nanti, atas izin Allah SWT.  Penting disebutkan bahwa daulah islamiyah sejak abad pertamanya telah berusaha untuk mencapai kawasan itu sehingga kebaikan menyebar di segala penjurunya dan menjadi menyerupai kawasan islami, sampai para penjajah barat datang dan mulai menyebarkan bibit keburukan di kawasan itu hingga bisa menjajah dan mengontrolnya sejak tiga abad untuk menghancurkan punggung kaum muslimin dari timur.  Pada waktu yang sama mereka melancarkan perang penjajahan dan konspirasi atas kaum muslimin di barat.  Hal itu hingga mereka bisa meghancurkan daulah kaum muslimin, daulah al-Khilafah dan sistem islaminya.  Hal itu telah terealisir untuk para penjajah barat …  Para penjajah barat takut akan kembalinya daulah al-Khilafah dan Sistem Islam. …  Daulah al-Khilafah dan Sistem Islam pasti kembali atas izin Allah dan bahwa hari besok itu bagi orang yang menunggunya adalah amat dekat.
15 Rajab 1433 H
5 Juni 2012 M

URGENSI MEWUJUDKAN KESADARAN GEO-POLITIK ISLAM MENUJU INDONESIA KUAT, MANDIRI DAN TERDEPAN

URGENSI MEWUJUDKAN KESADARAN GEO-POLITIK ISLAM

MENUJU INDONESIA KUAT, MANDIRI DAN TERDEPAN

Oleh : Fika M.Komara

Potensi Geo-politik Indonesia

Indonesia bukan hanya negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, namun juga merupakan salah satu negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dan terletak di posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Konsekuensinya banyak jalur laut teritorial di Indonesia dilalui oleh kapal-kapal asing, baik itu kapal niaga sampai kapal induk untuk kepentingan perang. Hal ini menjadikan Indonesia layaknya aquarium raksasa yang bebas dimasuki oleh lalu lalang kapal-kapal asing tesebut.

                Gambar ALKI dan SloC di Indonesia

Ironisnya lalu lalang kapal itu sudah menjadi kesepakatan hukum internasional, melalui apa yang dinamakan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) suatu alur laut di wilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati oleh kapal dan pesawat udara asing secara  terus menerus dan langsung serta secepat mungkin yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Laut Internasional /UNCLOS 1982.

 Saat ini Indonesia memiliki 3 ALKI dan 1 SloC (Sea Lane of Communication), yakni :

·         ALKI I : Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
·         ALKI II : Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi
·         ALKI III-A : Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda (Barat Pulau Buru)-Laut Seram (Timur Pulau Mongole) - Laut Maluku, Samudera Pasifik
·         ALKI III-C : Laut Arafuru, Laut Banda terus ke utara ke utara ke ALKI III-A
·         SloC : Selat Malaka, yang merupakan jantungnya perdagangan maritim global
Penelaahan tentang ALKI dan SloC ini baru salah satu contoh potensi geopolitiks Indonesia yang berada pada ranah laut/maritim, kita belum menggali bagaimana potensi di ranah kontinental (darat) dan dirgantara (udara) di Indonesia.Meskipun hari ini jalur transportasi dunia memang paling dominan adalah melalui jalur maritim/laut.

Hegemoni Asing Mengkooptasi Potensi Geopolitik Indonesia

Meskipun Indonesia telah menyediakan 3 jalur lintas damai –sebagai bentuk ratifikasi dari UNCLOS 1982-  yang menghubungkan samudera Hindia dan samudera Pasifik serta laut Cina Selatan, tetapi negara-negara Barat yang memiliki ambisi tertentu, diprakarsai Amerika Serikat tetap menginginkan tambahan ALKI IV yang menghubungkan dari Timur ke Barat melalui laut Jawa. Keinginan ini disampaikan menteri pertahanan Amerika Serikat pada forum The 7th IISS Asia Security Summit Shangri-La Dialogue di Singapura tahun 2008(Ali Helvas,2008).

Maka terlihat sekali posisi Indonesia yang sangat strategis ini ter-subordinasi oleh kepentingan-kepentingan negara Barat melalui berbagai hukum dan perjanjian internasional. Hal ini sebenarnya masuk akal mengingat jalur perdagangan dunia hari ini berkorelasi dengan kepentingan dagang Negara-negara maju. Dari Asia Timur ke Eropa hingga Amerika, hampir 90% perdagangan Internasional diangkut melalui jalur laut. Dari 40% perdagangan Internasional itu semuanya melewati jalur ALKI.

Rendahnya Kesadaran Geopolitik

Mengutip Sri Edi Swasono di artikelnya yang dimuat di harian Kompas berjudul “Kesadaran Geografi Kita” yang menceritakan pengalaman mengajarnya di kelas, dimana ia dapati ternyata para mahasiswanya tidak ada satupun yang mengenal Laut Sawu, Teluk Tomini, Morotai, Sorong, Timika, dan lokasi geografi strategis lain yang berperan pada pola-pola interdependensi ekonomi internasional dan sangat berpengaruh dalam kancah perpolitikan global. Menurutnya apabila bangsa kita seperti yang ada di kelas itu, ini merupakan sesuatu pelumpuhan sempurna (a complete disempowerment) atas suatu bangsa.

Rendahnya kesadaran spasial atau kesadaran geografis masyarakat mengindikasikan belum adanya budaya spasial dalam masyarakat. Kapitalisme yang telah meng-individualisasi masyarakat membuat mereka tidak merasa sempit atau sesak napas hidup di Indonesia hanya berwawasan cekak Jabotabek, tanpa tahu the land beyond, ibarat miopi dan berkacamata sempit cukuplah hidup ini. Ibaratnya, tidak perlu mengenal Nusantara berikut isi dan penghuninya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Seolah mereka tidak merasa risi tanpa tahu zero point keberadaan mereka.

Masyarakat yang ideal adalah mereka yang memiliki kesadaran geografis tinggi, atau masyarakat yang memiliki budaya spasial; suatu masyarakat yang biasa diistilahkan sebagai spatially enabled society. Begitupun negara/ kepala negara yang ideal adalah yang memiliki visi geopolitik dikenal dengan istilah spatially enabled government. Kombinasi kesadaran antara dua pihak ini akan mendukung tegaknya sebuah peradaban yang tinggi, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ideologinya.

Ironisnya, rendahnya kesadaran geopolitik ini justru terlihat dari para pemimpin negeri ini. Letak Indonesia yang berada di posisi silang bukannya membuat bargaining position-nya menguat, malah menjadikan Indonesia bagai “buku terbuka bagi militer asing”. Mantan Menhan Joewono Soedarsono mengibaratkan Indonesia layaknya open book  bagi kekuatan militer asing yang dapat dengan mudah dipantau kekuatannya oleh Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, Rusia, Cina, bahkan Singapura dan Malaysia. Bahkan menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

Mantan Ketua Program Kajian Stratejik Ketahanan Nasional UI, Wan Usman, menilai Pemerintah Republik Indonesia dalam banyak hal terus-terusan didikte negara lain seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, karena peta kekuatan militer di laut dan udara masih relatif lemah. Menurutnya, era abad ke-21, suka atau tidak suka, negara yang mampu mendominasi kekuasaan laut dan udara akan mengendalikan dunia, karena berkaitan dengan kemampuan menguasai teknologi, termasuk profesionalisme militer. Amerika Serikat dengan Armada lautnya (kapal selam) gentayangan di mana-mana, menggerayangi lautan Indonesia, dengan gratis. Satelit ruang angkasa yang dikontrolnya telah menguasai informasi di seluruh dunia.

               

Kesadaran Geo-politik : Jalan Menuju Negara Besar Dan Kuat

Sebuah negara besar, kuat dan terdepan pasti memiliki pemerintahan dan struktur masyarakat yang kuat dan bervisi besar. Salah satu yang menunjang visi besar itu adalah penguasaan aspek geopolitik atau geospasial. Di negara-negara maju, 80% pengambilan kebijakan telah didasarkan kepada informasi geospasial. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang membentang luas, sekitar 8 juta kilometer persegi, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Indonesia. Kondisi yang demikian luas dan kompleks memerlukan kesadaran geografis yang tinggi dari pemerintah maupun rakyat Indonesia.

Sebenarnya kesadaran geopolitik itu merupakan turunan dari konsepsi kesadaran politik; yang bermakna suatu pandangan yang universal (mencakup seluruh dunia internasional)  dengan sudut pandang yang khas. Menurut Muhammad Muhammad Ismail, selaras dengan definisi politik itu sendiri maka kesadaran politik itu tidak lain adalah upaya manusia untuk memelihara urusan-urusannya.  Pandangan yang universal dan sudut pandang yang khas adalah dua unsur yang mutlak harus ada dalam membentuk kesadaran politik pada diri seseorang atau komunitas.

Dari konsepsi penting ini, maka bisa diturunkan pada makna kesadaran geopolitik. Prof. Gyula Csurgai, seorang pakar Geopolitik dari Swiss mendefinisikan Geopolitik sebagai : Geopolitics is a multi-dimensional method of analysing power rivalries of state and non-state actors seeking the control of a given geographic zone. (Geopolitik adalah metode multi dimensi dalam menganalisa persaingan kekuatan antara aktor Negara dan non Negara dengan melakukan kontrol terhadap zona geografis yang dimilikinya). Dari pengertian di atas bisa disederhanakan bahwa kesadaran geo-politik adalah kesadaran Negara untuk memelihara urusan-urusannya berdasarkan pengaturan/penataan terhadap zona geografis yang dimilikinya.

Manfaat dari kesadaran geo-politik tentu sangatlah besar. Dengan kesadaran geo-politik yang komprehensif, sebuah negara dapat mengelola potensi dan posisi geografisnya demi melindungi, menyejahterakan, dan memajukan seluruh rakyatnya. Sebuah negara dengan kesadaran geo-politik artinya memiliki kesadaran kewilayahan. Bayangkan, seorang kepala Negara yang memiliki kesadaran geo-politik akan mampu mengelola potensi pertambangan, pertanian dan perkebunan apa saja yang ada di wilayahnya sehingga dia mampu secara maksimal melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Seorang Jenderal yang memiliki kesadaran geo-politik akan betul-betul menguasai posisi strategis wilayah teritorialnya, sehingga mampu merancang strategi terbaik untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan bahkan bisa melakukan ekspansi wilayah ke luar negerinya.

Berangkat dari konsep ini, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam sekaligus kekayaan geostrategi luar biasa seharusnya bisa mengelolanya dengan baik. Namun yang kita dapati adalah kesadaran geostrategi/ geospasial yang masih rendah baik itu di kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Negara seolah absen dalam mengelola seluruh potensi geografis ini disebabkan miskinnya visi politik pemimpin-pemimpinnya. Konsep Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yang dirancang oleh pemimpin negeri ini pun nyaris tidak berfungsi sebagai kekuatan visi politik yang mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara kuat dan mandiri.

               

Visi Politik Islam : Sumbu Kesadaran Geopolitik

Allah SWT berfirman: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ “Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (TQS. AL Anbiya 107).

Rasulullah Saw bersabda : “Allah memperlihatkan kepadaku seluruh penjuru bumi ini. Aku melihat bagian Timur dan Baratnya, dan aku melihat umatku akan menguasai apa yang telah Dia tunjukkan kepadaku”. (HR.Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

“Perkara ini ibarat siang dan malam. Allah akan membuat Diin ini memasuki setiap rumah penduduk di gurun, di desa, di kota dengan kejayaan ataupun kehinaan. Allah akan memberikan kejayaan Islam, dan Allah akan menimpakan kehinaan pada kekufuran”. (HR. Ahmad inb Hanbal, at-Tirmidzi).

Ayat dan hadist ini merupakan refleksi visi politik Islam yang luhur sekaligus perintah bagi kaum Muslim untuk memiliki kesadaran geopolitik yang luas tanpa batas dan sekat, karena umat Islam wajib menegakkan Islam bagi seluruh umat manusia di dunia yang berada di seluruh penjuru bumi ini. Umat Islam mempunyai tugas mengemban dakwah Islam kepada seluruh manusia, mereka harus melakukan kontak dengan dunia dengan menyadari keadaan-keadaannya, memahami problem-problemnya, mengetahui motif-motif politik berbagai negara dan bangsa, dan mengikuti aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia.

Rasulullah Saw adalah suri teladan terbaik dalam penguasaan geopolitik, dan hal ini beliau tunjukkan sejak tahun-tahun pertama berdirinya negara Islam di Madinah. Sadar bahwa kekuatan ekonomi Makkah masih lebih besar dibandingkan negara Islam di Madinah, maka Rasul memulai langkah dari hal yang paling strategis yakni melalui pemetaan jalur perdagangan Makkah ke Syam. Dalam kitab Sirahnya, al-Mubarakfury menuturkan strategi yang diterapkan Rasulullah adalah terlebih dahulu melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy dengan menguasai jalur perdagangan Makkah-Syam. Caranya, pasukan muslim mengadakan perjanjian persekutuan atau perjanjian untuk tidak memusuhi kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar jalur tersebut. Dilakukan pula ekspedisi-ekspedisi militer secara bergantian ke jalur tersebut. Ekspedisi militer itu bertujuan mengenalkan kaum muslim pada medan di sekeliling Madinah. Misi lainnya, membangun citra kepada orang-orang Yahudi dan Arab Badui sekitar bahwa kaum Muslimin telah memiliki kekuatan.Dan ternyata berbagai manuver geopolitik-geostrategis ini berjalan efektif menciptakan suasana perang urat syaraf sehingga menimbulkan rasa gentar pada kaum Qurays kala itu.

Langkah-langkah strategis yang dicontohkan Rasulullah Saw ini menunjukkan penguasaan dan kesadaran geopolitik adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan sebuah negara besar dengan peradabannya yang tinggi, meski tentu tidak bisa dilepaskan dari kekuatan Ideologi Islam yang menjadi ruh dari kesadaran geopolitik masyarakat Muslim kala itu.

Kesadaran yang besar akan potensi geopolitik terus berlanjut pada estafet peradaban Islam berikutnya. Dimana masyarakat Islam adalah masyarakat yang spatially enabled society, dan tentu saja para pemimpin-pemimpinnya. Visi geopolitik terpancar dengan kuat dari pemimpin-pemimpinnya sekaligus juga rakyatnya. Misi mulia pembebasan manusia melalui Dakwah dan Jihad melahirkan sosok-sosok seperti Muhammad al Fatih sang penakluk Konstantinopel, juga Thariq bin Ziyad sang penyebrang choke-point Gibraltar.            

Kisah keteladanan Thariq bin Ziyad yang memiliki keberanian yang luar biasa menggugah Iqbal, seorang penyair  Persia,  untuk  menggubahnya  dalam  sebuah  syair  berjudul”Piyam-i Mashriq”: “Tatkala  Tariq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia (Spanyol), Prajurit-prajurit  mengatakan,  tindakannya tidak bijaksana. Bagaimanabisa  mereka  kembali  ke  negeri asal, dan perusakan peralatan adalah bertentangan  dengan hukum Islam. Mendengar itu semua, Tariq menghunus pedangnya, dan menyatakan bahwa setiap negeri kepunyaan Allah Swt adalah kampung halaman kita.” Thariq bin Ziyad adalah seorang budak Barbar memimpin 12.000 anggota  pasukan  muslim  menyeberangi selat Gibraltar, salah satu chokepoint antara Afrika dan daratan Eropa untuk membebaskan rakyat spanyol dari kezhaliman penguasanya.

               

Penutup

Negeri ini mungkin akan punya kisah yang berbeda, jika sedari awal mencanangkan visi politik Islam sebagai asas dalam mengelola seluruh potensi geografis/ geospasialnya. Hegemoni asing tidak akan bisa mengangkangi dan mengkooptasi potensi geostrategi Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam sekaligus kekayaan geostrategi luar biasa.

Sebenarnya jika mau mudah saja bagi Indonesia untuk menggertak negara-negara besar, karena skenario pemblokadean ALKI dan atau selat Malaka adalah yang paling ditakuti oleh Barat dan Asia TImur. Jika Indonesia bisa mengontrol dengan baik keberadaan jalur-jalur ini dengan visi politik Islam yang kuat, ditambah pengelolaan kekayaan negeri yang mandiri, niscaya dengan cepat Indonesia muncul sebagai kekuatan besar di dunia.  

Muslim Myanmar: Minoritas Paling Teraniaya di Dunia

Muslim Myanmar: Minoritas Paling Teraniaya di Dunia

*diolah dari Era Muslim 

Selain itu kisah memilukan –bahkan lebih pilu dari Patani- terjadi di Myanamr. Kaum muslim di Myanmar berjumlah 15 % dari total penduduk yaitu sekitar 7 Juta orang. Kira-kira seperduanya berasal dari Muslim Arakan. Arakan sendiri adalah sebuah provinsi Myamnar bagian barat laut yang memiliki tapal batas dengan Bangladesh.

Kaum Arakan selalu mendapat penindasan yang kejam dari pihak pemeluk agama Budha. Di tengah siskaan itu mereka tetap bertahan, kendati banyak pula umat muslim Myanmar yang tidak kuat atas tekanan itu dan memilih untuk memeluk Budha. Kaum Arakan itulah yang kini bernama Rohingnya. [2]


Muslim Myanmar telah diberi label sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia. Ditengah hidup dirasa sulit, Pemerintah Myanmar pun menolak untuk mengakui mereka. Mereka mengatakan etnis Rohingya bukanlah penduduk asli Myanmar dan mengklasifikasikan mereka sebagai migran ilegal, padahal mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. [3]
Pemerintahan Islam pun sempat berlangsung beberapa abad di Arakan dan meluas sampai ke selatan maoulmein yang pada saat itu yang menjabat pada era kegemilanganya adalah sultan Salim Shah Razagri (1593-1612 M). [4]

Selama 49 tahun kemerdekaan Burma (Myanmar), jumlah Etnis Muslim Rohingya terus dikurangi, mulai dari pengusiran hingga pembunuhan. Sampai saat ini hanya tersisa sedikit umat Islam Rohingya di selatan Arakan sedangkan di bagian utara, Muslim Rohingya masih menjadi mayoritas.

Untuk membatasi jumlah populasi umat muslim dan ghirah ketakawaan Umat, Penghancuran Mesjid menjadi hal biasa. Ratusan Masjid dan Madrasah telah dihancurkan oleh pihak junta, bahkan Al Qur’an dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara sedangkan kitab-kitab tentang Islam disita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus. Pihak junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai ibadah.

Tindak pemerkosaan terhadap Kaum muslimah pun menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi sehari-sehari muslim Rohingnya. Tak jarang, tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah etnis Rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita di depan suami dan anak-anak mereka. Pengaduan terhadap perlakuan ini hanya akan berujung pada penahanan oleh polisi terhadap pelapor bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah disiksa dan dibunuh.

Di sisi lain pihak junta juga mempersulit gadis-gadis Rohingya untuk menikah. Kita jadi ingat bagaimana program depopulasi yang sering menjadi bagian dari proyek zionisme internasional untuk menahan laju umat muslim. Bisa jadi apa yang terjadi di Myanmar juga terkait misi ini.

Masyarakat juga dipekerjakan sebagai porter militer. Mereka mendapat perlakuan kasar lagi pahit hingga sakit dan kematian menjadi hal yang melekat dakam kehidupan sehari-hari muslim Rohingya. Pemerintah juga sering mengumumkan adanya relokasi penduduk minoritas dengan alasan keamanan. Mereka disuruh pergi sedangkan tanah milik kaum muslim diambil oleh pemerintah. Data berikut akan memperpanjang daftar perlakuan diskriminatif pemerintah yang berkuasa terhadap muslim Myanmar. [5]

1. Pada tahun 1998 ada laporan bahwa penduduk di Wuntho berkewajiban membayar uang untuk merenovasi pagoda. Bila tidak membayar dikenakan denda 5 hari kerja membangun Pagoda
2. Di Twantay, Yangoon, umat muslim dibwajibkan untuk menjaga Pagoda Kuno Danoke. Penduduk boleh tidak menjaga, asal membayar uang pengganti
3. Di Bogalay, daerah Irawadi, pemerintah memerintahkan pembangunan jalan sepanjang 32 mil di desa Pechaung dan Kadone, atau mencari penggantinya dengan menyewa orang dengan bayaran $10-$20. Padahal jalan itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan umat muslim, karena diperuntukkan bagi peziarah Budha atas perintah rahib mereka di Pe-chaung.
4. Kelompok Islam di daerah Mangundaum di sekitar Arakan diperintahkan membangun pagoda di Dail Fara. Seorang penduduk berkomentar bahwa mereka diharuskan memerlukan 10 orang pekerja tiap minggunya.
5. Pemerintah melarang kaum muslimin untuk masuk militer atau naik jabatan ke level perwira menengah. Pemerintah yang berkuasa akan mengajak mereka untuk pindah agama ke agama Budha.

Rentetan peristiwa inilah yang menyebabkan ratusan ribu muslim Rohingnya migrasi ke Negara lain di tahun 1991. Naas di tempat mereka mengungsi pun, kehidupan mereka tak lebih baik memilukan dengan di kampung halaman. Seperti pepatah keluar dari mulut buaya masuk ke kandang macan. Di Thailand, misalnya, mereka justru ”dibuang” ke laut oleh otoritas Thailand.

Kelompok hak asasi manusia menyebutkan, Angkatan Laut Thailand telah dua kali mencegat perahu yang ditumpangi ratusan orang Rohingya kemudian meninggalkan mereka begitu saja di laut lepas dalam perahu tanpa mesin dan perbekalan berupa beberapa kantong beras. Akhirnya sejumlah kapal tenggelam dan sedikitnya 500 orang dilaporkan hilang.

[1] Herry Nurdi, Perjuangan Muslim Pattani, (Jakarta: Sabili Publishing, 2010) h. 14
[2] Awalnya mereka dinakakan Rohang, dan merupakan sebauh angsa yajg berdiri sendiri. Lebih lengkap baca, Seri penelitian PPW-LIPI, Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara : Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya. (Jakarta : Puslitbang Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2000) h. 48
[3] Etnis Rohingya sudah tinggal di Arakan sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan bantahan bagi junta militer yang menyatakan, bahwa etnis Rohingya merupakan pendatang yang di tempatkan oleh penjajah Inggris dari Bangladesh. Memang secara fisik etnis Rohingya memiliki kesamaan fisik dengan orang Bangladesh. Merupakan keturunan dari campuran orang bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu dan Arab menyebabkan kebudayaan Rohingya sedikit berbeda dari kebanyakan orang Myanmar. Termasuk dari segi bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Parsi, Urdu dan Bengali.
[4] M. Ali Ketani, Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa ini, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005) hlm. 204
[5] Sri Nuryanti, Minoritas Muslim di Filipina, Thailand, dan Myanmar : Masalah Diskriminasi Sosial-Budaya, dalam Seri penelitian PPW-LIPI, Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara : kasus Moro, Pattani, dan Rohingya. (Jakarta : Puslitbang Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2000) h. 64

Geopolitics and Journalism : Robert D. Kaplan

Robert D. Kaplan is one of "most widely read” authors in Geopolitics, he is also a journalist. He delivered issue that Geopolitics and Journalism are two power that have to combine. Journalism is about informing people what is going on in present, meanwhile the geopolitics offers long term prediction that can makes the journalist see the future